OTT KPK di Kaltim Terkait Kasus Dugaan Suap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengintensifkan penyidikan kasus korupsi.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan KPK di wilayah Jawa Timur.

Budi merinci, 13 pihak tersebut, selain bupati ada juga sekda dan para pejabat struktural di kabupaten tersebut.

Ketika ditanya materi kasus terkait dugaan suap atau pemerasan, Fitroh mengatakan hal tersebut masih didalami KPK.

KPK mengamankan delapan pejabat DJP Kemenkeu dalam OTT di Jakarta Utara. Sejumlah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing turut disita.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan keenam terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam kasus rasuah.

Uang yang disimpan di dalam koper dan kardus itu diamankan KPK dalam OTT di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.

Enam orang tersebut saat ini tengah diterbangkan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Saat ini penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang ditangkap.

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK bersama sembilan orang lainnya. Abdul Wahid telah diterbangkan ke Gedung Merah Putih Jaksel.

Namun Fitroh belum merinci detail siapa pihak yang terjaring operasi.

Imbauan tersebut disampaikan Herman Deru agar para pemangku kebijakan lebih berhati-hati untuk aspek administrasi dan pengelolaan anggaran.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) tepatnya dilakukan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Saat tiba di Gedung KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution tampak kompak menutupi wajahnya dengan masker.