Menteri Haji Datangi Kejagung, ini Hal Penting yang Dibahas dengan Jaksa Agung

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini sudah mencapai 100 persen.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah dan kantor di daerah. Penataan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan bersih dan berintegritas tinggi.

Gus Irfan mengungkapkan, meski sedikit agak sulit untuk pemindahan aset, akan tetapi permasalahan itu akan segera terselesaikan semuanya.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengungkap adanya kesulitan dalam proses peralihan aset selepas dipecah dari Kemenag.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau aset perhajian di Asrama Haji Indramayu, menemukan proyek mangkrak dan menegaskan tidak ada korupsi jelang peralihan ke Kemenhaj.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tegas minta jajarannya cegah Penyalahgunaan Dana Haji. Kolaborasi dengan KPK diperkuat demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mewanti-wanti seluruh jajaran untuk mencegah kebocoran dana haji yang bisa merugikan hingga miliaran rupiah, menggandeng KPK untuk pengawasan.

KPK mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat Transparansi Haji 2026, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, guna mencegah korupsi dan memastikan layanan prima bagi jemaah.

KPK mendorong Transparansi Pengelolaan Haji 2026 untuk 221 ribu jemaah dengan dana triliunan, guna mencegah penyimpangan dan memastikan layanan akuntabel serta bebas korupsi.

Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, hal ini bertujuan agar pengelolaannya semakin transparan, akuntabel, dan profesional.

Pesan itu ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (24/9).

Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah telah dibahas, termasuk pembahasan mengenai alokasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Haji (Kemenhaj) mengumumkan pelatihan untuk calon petugas haji 2026 kini dilaksanakan dengan metode semi militer.

Menteri Haji mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, hanya sebanyak 75 personel dari TNI dan Polri yang bertugas sebagai petugas haji.

Meskipun masa pelunasan biaya haji telah dimulai, pemerintah tetap mewajibkan tes kesehatan lebih dulu sebelum melakukan pembayaran pelunasan.

Ternyata, Gus Yusuf ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Haji dan Umroh.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajaran Kejaksaan Negeri Sigi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum, sekaligus meresmikan gedung baru Kejari Sigi.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Dari total 72 pegawai, sebanyak 20 orang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Kejaksaan Agung menggelar mutasi besar-besaran dengan mengganti 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia, bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan penegakan hukum.