Dana Haji

Kisah inspiratif Machmudah dan Istoifah, dua pedagang rujak ulek di Cirebon yang gigih menabung selama puluhan tahun, kini mewujudkan impian mereka untuk naik haji ke Tanah Suci.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima uang korupsi percepatan haji khusus 2023-2024, yang kini telah ditahan setelah permohonan praperadilannya ditolak.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi hambatan serius dalam investasi emas dana haji karena belum adanya pasar emas korporasi di Indonesia, membatasi transaksi skala besar dan menghambat optimalisasi dana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

Komnas Haji mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta BPKH segera bertindak untuk menyelamatkan Penyelenggaraan Haji Khusus 2026 yang terancam gagal akibat keterlambatan pencairan dana haji khusus.

BPKH dan MUI bersinergi melibatkan ribuan dai dalam program standardisasi untuk memperkuat Literasi Keuangan Haji, memastikan pengelolaan dana umat lebih transparan dan amanah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau aset perhajian di Asrama Haji Indramayu, menemukan proyek mangkrak dan menegaskan tidak ada korupsi jelang peralihan ke Kemenhaj.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tegas minta jajarannya cegah Penyalahgunaan Dana Haji. Kolaborasi dengan KPK diperkuat demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mewanti-wanti seluruh jajaran untuk mencegah kebocoran dana haji yang bisa merugikan hingga miliaran rupiah, menggandeng KPK untuk pengawasan.

KPK mendorong Transparansi Pengelolaan Haji 2026 untuk 221 ribu jemaah dengan dana triliunan, guna mencegah penyimpangan dan memastikan layanan akuntabel serta bebas korupsi.