Dana Haji

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

BPKH mengoptimalkan pengelolaan dana haji secara syariah dan transparan. Ini memberikan nilai manfaat signifikan untuk meringankan biaya berhaji serta biaya hidup jemaah di Tanah Suci.

Kisah inspiratif Machmudah dan Istoifah, dua pedagang rujak ulek di Cirebon yang gigih menabung selama puluhan tahun, kini mewujudkan impian mereka untuk naik haji ke Tanah Suci.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah merealisasikan transfer dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp12,92 triliun, memastikan kesiapan BPKH Transfer Dana BPIH untuk kelancaran ibadah haji tahun ini.

BPKH memastikan kesiapan finansial jemaah calon haji Indonesia tahun 2026 dengan menyerahkan total SAR 152,4 juta banknotes sebagai uang saku haji. Simak rincian dan skema syariahnya di sini.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan Persiapan Haji 2026 telah mencapai progres signifikan, dengan fokus pada keamanan, keselamatan, dan akuntabilitas dana haji Rp18 triliun. Simak detailnya!

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk mengedepankan keselamatan jamaah haji 2026 di tengah ketegangan Timur Tengah. Apa saja skenario mitigasi yang disiapkan untuk menjamin keselamatan dan dana jamaah?

DPR RI menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif, menandai komitmen kuat untuk tata kelola dana haji yang lebih transparan, adil, dan proporsional demi jemaah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima uang korupsi percepatan haji khusus 2023-2024, yang kini telah ditahan setelah permohonan praperadilannya ditolak.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi hambatan serius dalam investasi emas dana haji karena belum adanya pasar emas korporasi di Indonesia, membatasi transaksi skala besar dan menghambat optimalisasi dana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

Komnas Haji mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta BPKH segera bertindak untuk menyelamatkan Penyelenggaraan Haji Khusus 2026 yang terancam gagal akibat keterlambatan pencairan dana haji khusus.

BPKH dan MUI bersinergi melibatkan ribuan dai dalam program standardisasi untuk memperkuat Literasi Keuangan Haji, memastikan pengelolaan dana umat lebih transparan dan amanah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau aset perhajian di Asrama Haji Indramayu, menemukan proyek mangkrak dan menegaskan tidak ada korupsi jelang peralihan ke Kemenhaj.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tegas minta jajarannya cegah Penyalahgunaan Dana Haji. Kolaborasi dengan KPK diperkuat demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mewanti-wanti seluruh jajaran untuk mencegah kebocoran dana haji yang bisa merugikan hingga miliaran rupiah, menggandeng KPK untuk pengawasan.

KPK mendorong Transparansi Pengelolaan Haji 2026 untuk 221 ribu jemaah dengan dana triliunan, guna mencegah penyimpangan dan memastikan layanan akuntabel serta bebas korupsi.

KPK mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus kuota haji 2023-2024, di mana hanya ada satu pengumpul utama uang dari biro perjalanan yang disetorkan bertingkat ke oknum Kemenag.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) siap memberi dukungan biaya haji 1444 H/2023 M yang telah disepakati oleh pemerintah dengan DPR dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI.