Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merupakan amanah besar dari Presiden yang harus dibuktikan manfaatnya bagi bangsa.
Pesan itu ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (24/9).
Gus Irfan, sapaan akrabnya, menekankan bahwa kehadiran Kemenhaj tidak boleh sekadar formalitas. Lembaga baru ini, kata dia, wajib menghadirkan kinerja nyata, berintegritas, dan berorientasi pada target.
“Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target,” ujar dia, Kamis (25/9).
Advertisement
Lima Nilai Utama Pelayanan
Dalam arahannya, Gus Irfan menyampaikan lima nilai utama yang akan menjadi fondasi pelayanan Kemenhaj, yakni: Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah.
Ia menekankan pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun.
“Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.
Selain integritas, dia juga menyoroti isu kesehatan jemaah haji, khususnya soal istithaah kesehatan, yang menjadi perhatian utama pada penyelenggaraan haji 2025. Ia menekankan pentingnya sinergi dari pusat hingga daerah untuk mencegah kecurangan maupun pelanggaran.
Lebih jauh, ia menegaskan penyelenggaraan haji bukan sekadar urusan ibadah, melainkan juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa.
“Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa,” tegasnya.