Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Ratusan ribu data pemilih KPU diduga mengalami kebocoran

Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi merespons soal adanya dugaan kebocoran data pemilih.

Kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini diduga terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, Budi Arie mengatakan, jika motif pelaku terkait dugaan bocornya data pemilih tersebut yakni karena ekonomi.

Namun, hingga kini pihaknya masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Nah ini memang lagi aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi pelakunya apa dan motifnya apa. Tapi mohon maaf ini jangan dikutip dulu ya teman-teman media, pas doorstop. Hah boleh, oke enggak apa-apa," kata Budi Arie dalam rapat, Rabu (29/11).

"Ini motifnya sih ekonomi, dalam pengertian jualan data. Kan data sekarang mahal harganya iya kan, gitu," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mengaku, tidak ingin tahu data itu diambil atau dicolong oleh siapa. Hal ini dikatakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Sebentar saya potong, jadi karena yang bahas Undang-Undang PDP saya dengan Pak Sammy yang mimpin rapat, jadi diundang-undang PDP itu amanatnya kita enggak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya. Tapi kalau sampai kecolongan ini, harus bertanggung jawab ini KPU ini," ujar Abdul Kharis.

Dengan adanya dugaan kebocoran data tersebut, Abdul menuding KPU sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

"Jadi ya dalam hal ini yang salah adalah KPU langsung, langsung kita bisa mengatakan yang salah adalah KPU sebagai pengelola data Pemilu ya, kalau mengikuti Undang-Undang PDP," tegasnya.

"Jadi bahwa kemudian nanti harus dicari siapa yang nyolong, itu iya. Tapi bahwa pengelola data bertanggungjawab menjamin keamanan. Masih ingat kita karena belum lama ini pembahasannya," sambungnya.

Menanggapi komentar Abdul Kharis tersebut, Budi Arie ingin agar KPU dapat menjaga sistemnya lebih baik lagi.

"Cuma kan kita dalam forum ini tidak mau menyalahkan, sehingga kita sama-sama jaga lah. Yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum dan ini juga peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik," pungkas Budi Arie.

KPU Gandeng BSSN dan BIN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan terhadap Satgas Cyber, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) serta Badan Intelijen Negara (BIN) terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih. Kebocoran itu diduga muncul di situs Breach Forums.

"Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes. Sudah kita koordinasikan lagi dicrosscheck dulu ya," Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Rabu (29/11).

Kendati demikian, dirinya belum bisa memastikan apakah itu data milik KPU RI atau bukan. Karena baru dikoordinasikan oleh pihaknya.

"(Data KPU) Kan dicek dulu. Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri," ujarnya.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.

Kali ini akun anonim 'Jimbo' tersebut juga membagikan 500.000 data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.