Menkominfo menyatakan bahwa data yang bocor itu hanya seperti tanggal lahir dan sebagainya. Menurutnya hal itu tidak usah dipermasalahan lebih lanjut.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie buka suara soal dugaan kasus kebocoran data dari sistem jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa hari lalu.
Dia menyatakan bahwa data yang bocor itu hanya seperti tanggal lahir dan sebagainya. Menurutnya hal itu tidak usah dipermasalahan lebih lanjut.
"Data itu sudah biasa (yang bocor), cuma tanggal lahir. Apa sih yang dikhawatirkan, data kamu? Tabungan kamu berapa? Cewek simpenan kamu siapa, itu baru," kata Budi kepada Media, saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/12).
Perlu diketahui, sebelumnya Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengungkap adanya kebobolan 204 juta data Data Pemilih Tetap (DTP) KPU.
Menurutnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ternyata ikut turun tangan dalam menyelidiki kabar kebocoran data pribadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang sempat ramai belakangan ini.
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra menyampaikan kalau hasil investigasinya telah diserahkan kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri dan KPU sebagai materi penyelidikan kedua instansi tersebut.
Pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU," kata Ariandi dalam keterangan persnya, Sabtu (2/12)
Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca Selengkapnya
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca Selengkapnya
Sebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Kominfo dan BSSN dituding lalai terkait hal ini. Berikut selengkapnya
Baca Selengkapnya
Kemenkominfo mengaku segera mengecek informasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Menurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca Selengkapnya
Meskipun, Galumbang tidak menyimpulkan keterlibatan Achsanul, termasuk saat berita acara pemeriksaan (BAP).
Baca Selengkapnya
Berharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi