Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

Abdul Kharis menyebut, KPU sebagai pihak yang bersalah atas dugaan kebocoran data pemilih

DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Salah satu pembahasannya kebocoran data 204 juta pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis ingin agar KPU dapat bertanggungjawab atas hal tersebut.

"Jadi diundang-undang PDP itu amanatnya kita enggak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya. Tapi kalau sampai kecolongan ini, harus bertanggungjawab ini KPU ini," 
kata Abdul Kharis dalam rapat, Rabu (29/11).

merdeka.com

Abdul Kharis menyebut, KPU sebagai pihak yang bersalah atas dugaan kebocoran data pemilih tersebut berdasarkan aturan UU PDP.

"Jadi ya dalam hal ini yang salah adalah KPU langsung, langsung kita bisa mengatakan yang salah adalah KPU sebagai pengelola data Pemilu ya, kalau mengikuti Undang-Undang PDP," sebutnya.

"Jadi bahwa kemudian nanti harus dicari siapa yang nyolong, itu iya. Tapi bahwa pengelola data bertanggungjawab menjamin keamanan. Masih ingat kita karena belum lama ini pembahasannya," sambungnya.

Menkominfo Budi Arie menambahkan, pelaku yang meretas data KPU itu sedang diburu. Dia ingin masalah kebocoran data tersebut menjadi peringatan bagi KPU.

"Cuma kan kita dalam forum ini tidak mau menyalahkan, sehingga kita sama-sama jaga lah. Yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum dan ini juga peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik," pungkas Budi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan terhadap Satgas Cyber, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) serta Badan Intelijen Negara (BIN) terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih. Kebocoran itu diduga muncul di situs Breach Forums.

DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

"Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes. Sudah kita koordinasikan lagi dicrosscheck dulu ya," 
kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU RI Betty Epsilon Idroos, Rabu (29/11).

merdeka.com

Seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.

Kali ini akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.


Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Data yang dicuri Jimbo itu memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah

Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah

DPR menyalahkan KPU atas dugaan kebocoran data pemilih tersebut.

Reporter
  • Nur Habibie
TPN Ganjar-Mahfud Soal Dugaan Data Pemilu KPU Diretas: Usut Tuntas Siapa Pelakunya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Dugaan Data Pemilu KPU Diretas: Usut Tuntas Siapa Pelakunya

Berharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber

Baca Selengkapnya icon-hand
Pemerintah Mulai Data Pengguna Sasaran Elpiji 3 Kg di 411 Kabupaten Kota
Pemerintah Mulai Data Pengguna Sasaran Elpiji 3 Kg di 411 Kabupaten Kota

Mulai 1 Maret 2023, pemerintah dengan Pertamina dan badan usaha penugasan telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna elpiji 3 kg di seluruh sub penyalur

Baca Selengkapnya icon-hand
Cak Imin Buka Suara soal Data Pemilih Bocor: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu!
Cak Imin Buka Suara soal Data Pemilih Bocor: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu!

Cak Imin menilai kebocoran data pemilih merupakan keteledoran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Baca Selengkapnya icon-hand
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol

Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi

Baca Selengkapnya icon-hand
DPR Minta Penegak Hukum Gadungan Dihukum Berat
DPR Minta Penegak Hukum Gadungan Dihukum Berat

Kejagung menangkap pria yang mengaku sebagai jaksa berinisial IY.

Baca Selengkapnya icon-hand
Desak Kebocoran Data Diusut, Ganjar: Jangan Sampai Kepercayaan ke KPU Hilang
Desak Kebocoran Data Diusut, Ganjar: Jangan Sampai Kepercayaan ke KPU Hilang

Desak Kebocoran Data Diusut, Ganjar: Jangan Sampai Kepercayaan ke KPU Hilang

Baca Selengkapnya icon-hand
KPK Geledah Ruang Kerja Kepala BPK Sorong Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pj Bupati Yan Piet Mosso
KPK Geledah Ruang Kerja Kepala BPK Sorong Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pj Bupati Yan Piet Mosso

Dalam penggeledahan, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti yang diduga kuat penanganan perkara suap yang turut melibatkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso..

Baca Selengkapnya icon-hand
Pemprov DKI Bicara Puluhan Peserta Didik Lolos PPDB Meski Numpang KK
Pemprov DKI Bicara Puluhan Peserta Didik Lolos PPDB Meski Numpang KK

Disdik DKI Jakarta menjelaskan mereka tetap lolos karena telah memenuhi syarat pendaftaran PPDB, terutama KK.

Baca Selengkapnya icon-hand