Menkes Budi Ingatkan Warga Rutin Bayar BPJS, Biayanya Lebih Murah dari Beli Rokok

Pelaksanaan program tersebut didukung oleh lebih dari 10 ribu Puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang terus menggalakkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk deteksi dini penyakit. Simak target ambisius Dinkes Tanjungpinang untuk tahun 2026 yang menyasar hampir 100 ribu penduduk.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menargetkan 750 ribu jiwa terlayani program Cek Kesehatan Gratis Lebak hingga 2026, optimalkan layanan di berbagai institusi untuk kesehatan masyarakat.

Program Cek Kesehatan Gratis pada tahun 2026 tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada tata laksana yang tepat.

Hampir satu tahun program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaksanakan. Pada tahun 2025, diperkirakan 70 juta warga Indonesia akan memanfaatkan layanan ini.

Kementerian Kesehatan menggeser fokus Program Skrining Kesehatan Gratis (CKG) pada tahun 2026, menekankan tindak lanjut klinis dan pengobatan terintegrasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memfokuskan program Cek Kesehatan Gratis 2026 pada penanganan dan pencegahan lanjutan bagi masyarakat yang terdeteksi masalah kesehatan, gratis hingga pengobatan. Kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dalam upa

Dalam pelaksanaan Program CKG 2026, peserta yang teridentifikasi dalam kategori kurang sehat dan tidak sehat akan segera mendapatkan tindakan lanjutan.

Mulai tahun 2026, Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan diperluas dengan menggratiskan tindak pencegahan dan penanganan penyakit selama 15 hari pertama bagi seluruh penduduk Indonesia, memastikan masyarakat lebih sehat.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sukses menjaring 70 juta peserta pada 2025, menjadi langkah vital menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Simak detail pencapaiannya!

Hingga Desember 2025, Program Cek Kesehatan Gratis Kepri telah menarik 321.196 pendaftar, menunjukkan tingginya minat masyarakat dalam deteksi dini penyakit.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan 44,9 juta warga telah mendaftar program Skrining Kesehatan Gratis, dengan jutaan lainnya belum menyadari kondisi kesehatan mereka.

Indonesia melakukan transformasi besar dalam pelayanan kesehatan primer, beralih dari pengobatan ke pencegahan, dengan fokus mendeteksi risiko lebih awal melalui Puskesmas untuk masyarakat sehat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menepis tegas isu penggelembungan anggaran alat kesehatan (alkes) di RSUD Krui Pesisir Barat, Lampung, memberikan klarifikasi detail program dan alokasi dana.

Kementerian Kesehatan menyoroti pemalangan RSUP Jayapura oleh sejumlah individu, menegaskan bahwa fasilitas kesehatan vital ini harus tetap dapat diakses masyarakat, terutama dalam kondisi gawat darurat.

Kementerian Kesehatan menekankan perlunya pendekatan multidimensi untuk menghadapi beban Alzheimer Indonesia yang terus meningkat, mengingat dampaknya yang luas pada individu dan sistem kesehatan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pelari disabilitas binaan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia pada kategori 5K.

BBPOM Makassar gencar melakukan advokasi pengendalian Resistensi Antimikroba di Barru, Sulawesi Selatan, mengingat bahaya serius konsumsi antibiotik tanpa resep dokter yang dapat memicu "silent pandemic" ini.

BPJS Kesehatan menepis isu hoaks mengenai pemotongan iuran ASN guru sebanyak 26 kali setahun. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, perhitungan iuran BPJS Kesehatan ASN Guru sesuai regulasi dan tidak ada pemotongan ganda.

BPJS Kesehatan menegaskan informasi mengenai pemotongan iuran ASN guru sebanyak 24 kali dalam setahun adalah hoaks. Pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi ASN guru dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tidak melebihi batas maksimal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa iuran peserta BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru dipertimbangkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen, menjaga daya beli masyarakat.

Dengan penyesuaian tarif, kata Sri Mulyani, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan.