70 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis 2025, Mayoritas Peserta Perempuan

Hampir satu tahun program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaksanakan. Pada tahun 2025, diperkirakan 70 juta warga Indonesia akan memanfaatkan layanan ini.

Sepanjang 2025, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dimanfaatkan sekitar 70 juta masyarakat Indonesia. Pemeriksaan kesehatan ini diberikan tanpa biaya di 10.225 puskesmas, yang menjangkau 99 persen fasilitas puskesmas di seluruh Indonesia.

"Memang masih ada beberapa puskesmas yang belum menyelenggarakan, terutama ini di daerah-daerah yang sangat sulit," ungkap Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers yang diadakan secara daring di Jakarta pada Jumat, 23 Januari 2026.

Endang juga memaparkan bahwa partisipasi perempuan dalam program CKG lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dari total peserta, perempuan mencatatkan angka 54,39 persen atau sekitar 39,58 juta orang, sedangkan laki-laki mencapai 45,61 persen atau 33,2 juta orang.

"Di awal-awal CKG, didominasi oleh perempuan di bulan Maret itu 64 persen perempuan dan laki-laki 35 persen. Namun, di bulan Desember 2025 jumlah partisipan laki-laki meningkat," jelas Endang. Provinsi dengan jumlah peserta CKG terbanyak adalah Jawa Tengah (14,4 juta), Jawa Timur (13 juta), dan Jawa Barat (10,3 juta).

Ketika dilihat dari kelompok umur, bayi baru lahir (usia 2 hari) menjadi kelompok peserta CKG terbanyak, dengan 2,3 juta dari 4,4 juta bayi (52 persen) yang ikut. Diikuti oleh 19,7 juta anak usia sekolah dan remaja (7-17 tahun) dari total 48 juta (41 persen), serta 2,7 juta balita dan usia prasekolah (1-6 tahun) dari 27 juta (10 persen). Selain itu, ada 31 juta orang dewasa usia 18-59 tahun dari 170 juta (18 persen) dan 6 juta lansia usia 60 tahun ke atas dari 34 juta (18 persen).

Program CKG juga diperuntukkan bagi anak-anak sekolah, madrasah, dan pesantren, dengan total peserta mencapai 25 juta di 202.284 sekolah. Endang menegaskan bahwa program CKG akan terus berlanjut, baik untuk masyarakat umum maupun anak-anak sekolah.

"Ini akan terus ya. Di awal tahun ini pun sebetulnya di daerah-daerah sudah berjalan, CKG berjalan terus, tidak berhenti. Juga di sekolah juga berjalan terus," kata Endang.

Masih Banyak Masyarakat Belum Mengetahui tentang CKG

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah berjalan selama setahun, namun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa hanya 45 persen masyarakat yang mengetahui tentang program tersebut.

"Dari hasil evaluasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kita, ternyata baru 45 persen masyarakat yang tahu CKG pada pertengahan tahun lalu. Jadi kita memang masih perlu meningkatkan awareness dari masyarakat," ujarnya. Temuan ini menjadi perhatian penting bagi Kemenkes dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai CKG.

Endang menekankan bahwa hasil evaluasi tersebut akan menjadi acuan untuk perbaikan program di tahun ini. "Hal itu akan jadi perbaikan bagi kita pada tahun ini," kata Endang. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang CKG, diharapkan lebih banyak orang yang memanfaatkan program ini untuk menjaga kesehatan mereka. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya agar informasi mengenai CKG lebih tersebar luas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dapat Pengobatan Secara Gratis

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan meluncurkan program pengobatan gratis sebagai tindak lanjut dari hasil CKG. Program ini akan berlangsung selama 15 hari pertama, dan setelah itu, pengobatan akan dikenakan biaya bagi mereka yang bukan peserta BPJS Kesehatan.

"Orang yang kita identifikasi kurang sehat atau memiliki rapor kuning, serta yang tidak sehat atau memiliki rapor merah, harus ditindaklanjuti dan ditangani agar kembali sehat hingga mencapai rapor hijau," ungkap Budi.

Pengobatan gratis ini akan berlaku untuk 15 hari pertama. Setelah periode tersebut, peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan pengobatan gratis.

"Gratisnya ini 15 hari pertama untuk seluruh 280 juta rakyat Indonesia. Selanjutnya, kami harus memastikan dan mengkomunikasikan bahwa masyarakat yang memiliki BPJS akan mendapatkan layanan gratis. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki BPJS, akan dikenakan biaya setelah 15 hari," jelas Budi.