Megawati Kritik Soal Kenaikan UKT: Masa Orang Mau Pintar Suruh Bayar Mahal
Megawati menyinggung persoalan naiknya uang kuliah tunggal (UKT).
megawati
jika UKT melambung, bagaimana nasib warga yang tak berkecukupan di Indonesia.
Megawati Kritik Soal Kenaikan UKT: Masa Orang Mau Pintar Suruh Bayar Mahal
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengkritik soal biaya pendidikan yang mahal. Khususnya, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jalur SNBP 2024.
Kritik Megawati awalnya disampaikan saat menyinggung Pola Pembangunan Semesta Berencana seperti apa yang digagas Presiden pertama RI yang juga ayahnya Ir Soekarno. Menurut dia, semangat pola dasar itu selalu aktual misalnya terkait penguasaan ilmu-ilmu dasar, tak terkecuali soal pendidikan.
- Megawati Soroti Kasus Anggota TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali: Kok Enak Aja Rakyat Dibikin Bonyok
- Megawati: Jangan Rakyat Dipecah-pecah Hanya karena Ingin Langgengkan Kekuasaan
- Megawati Singgung MK Barang Bagus Tak Digunakan dengan Baik: Siapa Yang Salah?
- VIDEO: Megawati Skak Pemerintah UKT Naik "Masa Mau Pintar Saja Disuruh Bayar Mahal"
- Kejagung Buka Suara Terkait Peluang Sandra Dewi Jadi Tersangka: Kami Tidak Berandai-andai!
- Empat Kecamatan di Semarang Masuk Zona Blank Spot, Peserta PPDB 2024 Disarankan Daftar Jalur Khusus
Megawati lantas menyinggung persoalan naiknya uang kuliah tunggal (UKT). Sebab jika UKT melambung, bagaimana nasib warga yang tak berkecukupan di Indonesia.
“Sampai masak sih orang mau pinter aja suruh bayar mahal? Berapa gelintir sih yang orang kaya dibandingkan namanya warga negara kita yang masih belum berpunya?" heran Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5).
Megawati memastikan soal tingginya harga pendidikan menjadi sorotan PDIP dan ada di dalam rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Tepatnya di poin nomor 13.
“Rakernas V Partai mencermati gejolak yang terjadi diberbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis,” tulis penjelasan di poin tersebut.
Maka dari itu, guna menyikapi problem pendidikan tinggi di Indonesia, PDIP meminta kepada wakilnya di Parlemen Senayan untuk melakukan revisi terhadap beleid terkait.
“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” tukas PDIP di poin tersebut.
