Lumbung Mataram Siap Pasok Bahan Dapur MBG di Yogyakarta

Program pemberdayaan desa di DIY ini memanfaatkan lahan kas desa seluas 1–1,25 hektar untuk Lumbung Mataram yang dikelola warga tanpa lahan sawah.

Badan Gizi Nasional (BGN) sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menyiapkan program Lumbung Mataram di desa-desa, sebagai pemasok bahan baku pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta.

Program Lumbung Mataram ini sejalan pasal 38 Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025, tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

“Alhamdulillah. Luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem telah menyiapkan Program Lumbung Mataram, yang akan dibangun secara integrated, untuk peternakan dan pertanian. Lumbung Mataram ini nanti insya Allah akan memasok dapur-dapur MBG," kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang usai bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Komplek Kantor Gubernur DIY, Selasa, 23 Desember 2025.

Dalam pertemuan dua jam itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X banyak menjelaskan tentang program Lumbung Mataram.

Program ini adalah program pemberdayaan masyarakat desa di seluruh wilayah Provinsi DIY. Setiap desa menyediakan lahan kas desa 1 hingga 1,25 hektar untuk Lumbung Mataram yang akan diusahkan oleh warga yang tidak punya sawah.

“Lumbung Mataram ini sudah kami siapkan sejak dua tahun yang lalu, untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung," kata Sultan Jogja itu.

Nanik sempat menyoroti masalah ketersediaan bahan baku pangan untuk program MBG yang semakin meningkat karena pertambahan SPPG. Kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG ini dikhawatirkan akan bisa menyebabkan inflasi dan kekurangan.

Namun, Program Lumbung Mataram bisa menjadi solusi bagi persoalan ketersediaan bahan baku pangan di DIY karena menerapkan pertanian terintegrasi.

Lumbung Mataram Bisa Diperluas Jika Berhasil

Program Lumbung Mataram diharapkan bisa memasok bahan baku pangan untuk dapur MBG di Provinsi DIY.

“Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Sehingga kemandirian ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat akan terjadi," kata Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG.

Sri Sultan berharap, Lumbung Mataram akan dapat memasok seluruh kebutuhan bahan baku pangan untuk program MBG di DIY.

“Harapan saya ini bisa, sebagian besar, bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” kata Sultan.

Jika berhasil, lahan Lumbung Mataram bisa diperluas lagi. Dengan konsep ini, diharapkan penghasilan masyarakat desa akan dapat bertambah.

Program Lumbung Mataram, kata Nanik, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Sebab dalam pasal 38 ditekankan bahwa penyelenggaraan Program MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des).

Karena itu, sambil berkeliling ke berbagai daerah, Nanik berjanji akan mensosialisasikan Program Lumbung Pangan yang digagas Sri Sultan.

“Saya berterima kasih. Saya akan sampaikan bahwa DIY sudah mempelopori, di mana desa memanfaatkan lahan idle, atau bengkok kalau perlu, untuk ditanami warga masyarakat yang tidak punya sawah, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan peternakan,” ujarnya.