BGN Apresiasi Program Lumbung Mataram DIY: Solusi Pasok Bahan Baku Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah inovatif Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Program Lumbung Mataram di desa-desa dinilai strategis untuk memasok bahan baku pangan. Inisiatif ini akan mendukung setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyoroti pentingnya program ini. Menurutnya, Lumbung Mataram akan dibangun secara terintegrasi untuk sektor peternakan dan pertanian. Hal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG secara berkelanjutan.

Program Lumbung Mataram tidak hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga sejalan dengan regulasi nasional. Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menjadi landasan kuat. Pasal 38 Perpres tersebut menekankan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro.

Program Lumbung Mataram di DIY menjadi contoh nyata sinergi antara kebijakan daerah dan program nasional. Inisiatif ini secara langsung mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Dengan adanya pasokan lokal, kualitas dan ketersediaan bahan baku pangan untuk MBG dapat terjamin.

Implementasi Lumbung Mataram juga selaras dengan amanat Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025. Pasal 38 beleid tersebut secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan produk dalam negeri. Selain itu, regulasi ini juga mendorong pelibatan aktif usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi desa dalam rantai pasok MBG.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, seperti perseroan perorangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des), menjadi kunci. Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga memastikan distribusi manfaat program merata. Lumbung Mataram diharapkan menjadi tulang punggung pemenuhan gizi masyarakat DIY.

Nanik Sudaryati Deyang dari BGN mengungkapkan kekhawatiran terkait peningkatan kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG. Pertambahan jumlah SPPG berpotensi menimbulkan inflasi dan kekurangan pasokan. Situasi ini memerlukan solusi konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan.

Program Lumbung Mataram hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut di wilayah DIY. Dengan mengandalkan produksi lokal, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dapat diminimalisir. Ini secara signifikan mengurangi risiko fluktuasi harga akibat faktor eksternal.

Inisiatif ini tidak hanya mengatasi masalah ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi daerah. Masyarakat desa diberdayakan untuk menjadi produsen utama bahan pangan. Harapannya, tidak ada lagi pembelian bahan baku dari luar daerah, sehingga perputaran ekonomi terjadi di tingkat lokal.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menjelaskan bahwa Program Lumbung Mataram merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat desa. Program ini telah disiapkan sejak dua tahun lalu. Tujuannya adalah membantu warga yang kurang beruntung di seluruh wilayah provinsi DIY.

Setiap desa di DIY menyediakan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare khusus untuk Lumbung Mataram. Lahan ini kemudian diusahakan oleh warga yang tidak memiliki sawah atau lahan pertanian sendiri. Ini memberikan kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat rentan.

Sri Sultan berharap Lumbung Mataram dapat menyuplai sebagian besar kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Jika program ini berhasil, lahan Lumbung Mataram akan diperluas lebih lanjut. Perluasan ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat desa melalui kedaulatan pertanian dan peternakan.

Sumber: AntaraNews