KUHAP 2026 Perkenalkan Plea Bargaining, Tersangka Bisa Akui Bersalah Lebih Awal

Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kesiapan adopsi Undang-Undang Penyesuaian Pidana, mendorong efisiensi regulasi serta kepastian hukum humanis, dan meluncurkan buku bantuan hukum.

Kejaksaan Negeri Palembang mencatat sejarah baru dengan menerapkan mekanisme plea bargaining yang berujung pada sanksi kerja sosial, menandai pergeseran paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mulai menerapkan mekanisme *plea bargaining* untuk mempercepat penanganan perkara pidana, sebuah langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih efektif dan humanis. Simak detail penerapannya!

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

Penerapan hukuman mati masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan Transformasi Pemasyarakatan di era KUHP Nasional, menekankan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan peran sentral pemasyarakatan.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

Komisi III DPR RI mendesak sinergi TNI-Polri dalam pengusutan Kasus Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, dengan memedomani KUHAP baru untuk peradilan koneksitas.

Dicabutnya kewarganegaraannya itu berlaku otomatis usai bergabung jadi tentara bayaran Rusia.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selama itu bukan penghinaan, tak masalah.

Supratman Andi Agtas juga menepis beragam informasi keliru yang beredar terkait RKUHAP.

Tanpa payung hukum yang jelas, profesi wartawan dan industri media nasional menghadapi ancaman eksistensial.

Menteri Hukum menyebut, musik bukan sekadar hiburan di ruang publik, tetapi juga karya yang memiliki nilai ekonomi dan pantas dihargai.

Menteri Hukum (Menhum), Supratman Andi Agtas mengumumkan terobosan penting dalam sistem pembiayaan nasional.