LIVE

KPK Selidiki Kasus Korupsi PT Pembagunan Perumahan, Dua Orang Ditetapkan Tersangka

KPK masih melakukan pendalaman sehingga identitas kedua tersangka belum bisa diungkapkan.

kpk tetapkan tersangka
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) (@ 2023 merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus korupsi di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PTPP) tahun anggaran 2022-2023. KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus ini.

"Untuk diketahui bahwa per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

Kasus Masih Didalami KPK

Untuk kasus ini, KPK masih melakukan pendalaman sehingga identitas kedua tersangka belum bisa diungkapkan.

"Proses penyidikan saat ini masih berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujar Tessa.

Tersangka Dicegah ke Luar Negeri

Namun demikian, KPK telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri dua tersangka itu selama enam bulan kedepan. Untuk selanjutnya kedua tersangka akan dilakukan pemeriksaan.

"Larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan," pungkas Tessa.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pentingnya Puskesmas Pembantu untuk RW Kumuh di Jakarta

{{caption}}
Libur Panjang Usai, Jalanan Jakarta Timur Macet Total Sejak Pagi

{{caption}}
Kasus Dugaan Pencabulan Santriwati Terjadi Lagi, Kali Ini di Ponpes Garut

{{caption}}
Kasus Pembunuhan Kacab Bank, Tiga Prajurit TNI Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

{{caption}}
Dari Sebungkus Sabu Terbongkar Gudang Narkoba Jaringan Internasional di Bekasi

{{caption}}
Klasemen Liga Inggris: Manchester United Kunci Peringkat Ketiga

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Korupsi PT Pembagunan Perumahan, Dua Tersangka Dicegah ke Luar Negeri

Penyidik menerapkan larangan bepergian keluar negeri tersebut karena keberadaan dua tersangka untuk penyidikan

kpk tetapkan tersangka
{{caption}}
KPK Cegah 4 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi ASDP

Pencekalan itu, kata Tessa berlaku selama enam bulan ke depan.

KPK
{{caption}}
Wali Kota Semarang dan 3 Orang Dicegah ke Luar Negeri, KPK Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi sedang Dilakukan!

Terdapat tiga kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, diduga melibatkan empat orang tersebut.

Wali Kota Semarang
{{caption}}
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD Sarana Jaya di Rorotan, 10 Orang Ini Dilarang ke Luar Negeri

Pengadaan lahan tersebut berada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

Korupsi Pengadaan Lahan
{{caption}}
KPK Cegah Dua Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi PGN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero.

Kasus Korupsi
{{caption}}
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi LPEI

Pencegahan terhadap empat orang tersebut bakal berlaku selama enam bulan kedepan

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK
{{caption}}
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam, 2 Pegawai PLN Dicegah ke Luar Negeri

Dugaan rasuah tersebut terjadi tentang waktu 2017-2023.

PLTU
{{caption}}
KPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.

KPK
{{caption}}
KPK Cegah 2 Pejabat BUMN ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan HGU di PTPN XI

Ali mengatakan, pencegahan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan hingga Desember 2023.

KPK
{{caption}}
8 Tahanan Korupsi Lakukan Ibadah Kenaikan Yesus Kristus di Rutan KPK, Pengawasan Ketat Tetap Dilakukan

Dari total 65 tahanan, terdapat delapan orang beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Dana Hery Sudarmanto, Tiga Swasta Diperiksa Terkait Pemerasan RPTKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

herysudarmanto
{{caption}}
KPK Duga Wakil Ketua PAN Rejang Lebong Setor Uang ke Bupati Fikri Thobari dalam Kasus Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

bupati rejang lebong
{{caption}}
FOTO: Plt Wali Kota Madiun Bungkam Usai Diperiksa KPK

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.

bagus panuntun
{{caption}}
Asta Cita Kian Diperkuat, Wamendagri Apresiasi Panduan Pendidikan Antikorupsi

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

berita update
{{caption}}
11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri: Alarm Keras

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

berita update