KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam, 2 Pegawai PLN Dicegah ke Luar Negeri
Dugaan rasuah tersebut terjadi tentang waktu 2017-2023.
pltu
Dugaan rasuah tersebut terjadi tentang waktu 2017-2023.
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek PLTU Bukit Asam, 2 Pegawai PLN Dicegah ke Luar Negeri
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi PT PLN (Persero) terkait pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Ucap (PLTU) Bukit Asam, Sumatera Selatan.
Dugaan rasuah tersebut terjadi tentang waktu 2017-2023.
- 90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
- KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
- Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung
- Berawal dari Penangkapan Pegawai Gadungan, KPK Bakal Dalami Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor
- Tak Perlu Repot, Jemaah Haji Bakal Dapat Air Zamzam Gratis di Asrama Haji Sebanyak 5 Liter
- 8 Tersangka Judi Online dan Konten Live Porno di Situs Hot51 Ditangkap, Bosnya Diduga WNA Taiwan
"KPK saat ini tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN,"
kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (20/3).
merdeka.com
Ali menjelaskan, pada bagian sistem sootblowing yang merupakan penggantian komponen suku cadang untuk mendukung dihasilkannya uap pada PLTU diduga adanya rekayasa proyek yang terjadi.
Dugaan korupsi tersebut dinilai merugikan negara hingga miliaran rupiah.
"Dimana terjadi adanya rekayasa nilai anggaran pengadaan termasuk pemenang lelang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah,"
jelas Ali.
merdeka.com
Sejauh ini kasus tersebut telah masuk ke dalam tahap penyidikan. Hanya saja, KPK belum menetapkan pihak tersangka juga pasal yang akan diterapkan.
Sejalan dengan hal tersebut juga, Komisi antirasuah juga telah melakukan pencegahan terhadap tiga orang yang dianggap terlibat dalam korupsi pengadaan proyek PLTU tersebut.
"KPK telah ajukan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap 3 orang," terang Ali.
Ketiga orang tersebut yakni dua orang dari pihak PT PLN dan satu orang dari pihak swasta.
Mereka dicegah bepergian selama enam bulan pertama.
"Tindakan kooperatif pihak-pihak dimaksud diperlukan agar dapat memperlancar proses penyidikan," tutup Ali.
