KPK OTT 10 Orang di Bekasi, Salah Satunya Bupati Ade Kuswara Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengintensifkan penyidikan kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Penangkapan ini menjadi yang kedua selama Ramadan 1447 H dan kedelapan di tahun 2026.

KPK menjaring Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan pada Senin 19 januari 2026. Sudewo langsung diboyong ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sebanyak 8 orang akan digelandang ke gedung KPK Jakarta dari Pati usai dilakukan OTT, termasuk Bupati Pati Sudewo.

Budi memastikan, Sudewo saat ini tengah diperiksa oleh penyidik. Namun lokasinya tidak diterbangkan ke Jakarta, malinkan di Polres Kudus.

KPK menyatakan hanya membawa tujuh dari sepuluh orang yang ditangkap pada operasi tangkap tangan atau OTT terkait Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Menurut KPK pihaknya masih terus mendalami kasus Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Diduga soal suap proyek di wilayahnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, total 10 orang sempat diamankan.

Selain Bupati Lampung Tengah, KPK juga dikabarkan menangkap DPRD setempat.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok."

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

IM diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan disebut menerima setoran hingga Rp200 juta setiap pekan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Lumpur, IM, sebagai tersangka pemerasan izin pelayaran kapal usai operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang, Kamis.

KPK memperlihatkan barang bukti hasil penyitaan operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing dan pengurusan dokumen keimigrasian.

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.