KPK Minta Wakil Menteri Baru Laporkan LHKPN

KPK menjelaskan, penagihan itu berdasarkan Peraturan KPK No. 02/2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirimkan surat kepada dua wakil menteri baru yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri keuangan dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Surat itu akan berisi permintaan untuk mengisi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"KPK dalam waktu dekat akan mengirimkan surat imbauan pelaporan LHKPN kepada yang bersangkutan," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi, Jumat (19/7).

Dia menjelaskan, penagihan itu berdasarkan Peraturan KPK No. 02/2020. Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN-nya. KPK juga memberikan tenggat waktu kepada tiga wakil menteri baru itu untuk segera melaporkan hasil kekayaannya.

"Wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 bulan sejak dilantik," pungkas Tessa.

KPK tidak menagih LHKPN kepada Wakil Menteri Investasi baru Yuliot Tanjung. Alasannya, sebelum menjabat Wamen Investasi, Yuliot sudah menjadi pejabat dengan posisi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama Kementerian Investasi/BKPM.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/7). Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Sementara Thomas keponakan Prabowo.

Usai dilantik, Thomas mengatakan penunjukkan dirinya menunjukkan keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi ke Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Thomas menyatakan siap bekerja sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dam Wamenkeu I Suahasil Nazara. Salah satunya, terkait anggaran untuk program-program pemerintahan Prabowo.

"Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," jelas Thomas.

Sementara Sudaryono menegaskan bahwa program food estate atau lumbung pangan tetap dilanjutkan. Awalnya, Sudaryono menyatakan, sektor pertanian sangat penting karena menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan.

"Tentu saja pertanian sektor yang sangat penting menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita, ketahanan dan kedaulatan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan," kata Sudaryono di Istana Kepresidenan.

Menurutnya, program-program pertanian yang dicanangkan Presiden Jokowi akan ditingkatkan. Nantinya, program itu juga dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Sudaryono menyebut, program sektor pertanian yang dilanjutkan antara lain seperti food estate, intesifikasi, pipanisasi, hingga pompanisasi. Dia sudah punya target jelas agar Indonesia berdaulat di bidang pangan.

"Mungkin lebih detailnya saya kira bisa lebih panjang, ada food estate, kemudian intensifikasi, kemudian ada pipanisasi, ada pompanisasi, ada kemudian peningkatan lahan dari lahan rawa, lahan pasangan surut misalnya untuk menambah produktivitas pangan kita. Saya kita target sudah jelas, adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan," pungkasnya.