Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.

Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum. Dampak konflik tidak hanya menyasar pada pihak pasangan calon (paslon) yang berkonflik, namun juga merugikan warga sipil maupun sarana prasarana yang ada.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Internal sekaligus Ketua Tim Pemilu Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/5).

"Jadi di banyak daerah, penyelenggaraan Pilkada kita diwarnai dengan konflik kekerasan yang sifatnya sangat masif," ucap Pramono.

Hal itu diungkapkan dalam focus group discussion (fgd) terkait upaya mitigasi potensi konflik selama pilkada berlangsung.

Forum ini menjadi upaya Komnas HAM dalam menyusun langkah strategis untuk mitigasi potensi konflik selama Pilkada berlangsung.

Agenda atersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan dalam penanganan konflik Pilkada serentak 2024 seperti Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dlaam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong, Deputi 1 Bidkoord Poldagri Menko Polhukam Heri Wiranto, Kabaintelkam Komisaris Jenderal (Komjen) Suntana, dan Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya Saputra.

Para narasumber saling berbagi perspektif mengenai apa upaya paling efektif dalam mencegah dan menangani konflik dalam Pilkada 2024.

Forum ini merupakan bentuk upaya pemerintah khususnya Komnas HAM dengan berbagai pihak terkait untuk saling berkoordinasi, dan menyusun upaya paling efektif dalam penanganan potensi konflik selama Pilkada berlangsung.

"Kira-kira peran apa saja yang bisa dimainkan oleh masing-masing lembaga untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa (konflik) seperti ini terjadi pada penyelenggaraaan Pilkada 2024," lanjutnya.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM yang juga hadir saat itu, Anis Hidayah menyebut kegiatan forum yang diadakan Komnas HAM merupakan proses panen dan belanja isu terkait apa permasalahan HAM paling potensial dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Melalui diskusi dalam forum ini, diharapkan dapat tersusun langkah kebijakan paling strategis dalam upaya mitigasi konflik di gelaran Pilkada 2024 mendatang.

"Itu akan menjadi referensi bagi Komnas HAM untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang penting nantinya kita pantau dalam Pilkada Serentak," tutur Anis dalam forum.

Selanjutnya Komnas HAM akan lakukan pemantauan pra-Pilkada dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, dan komponen masyarakat untuk memastikan Pilkada berjalan maksimal.

Reporter magang: Antik Widaya Gita Asmara