Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

Konflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum. Dampak konflik tidak hanya menyasar pada pihak pasangan calon (paslon) yang berkonflik, namun juga merugikan warga sipil maupun sarana prasarana yang ada.


Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Internal sekaligus Ketua Tim Pemilu Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/5).

"Jadi di banyak daerah, penyelenggaraan Pilkada kita diwarnai dengan konflik kekerasan yang sifatnya sangat masif," ucap Pramono.


Hal itu diungkapkan dalam focus group discussion (fgd) terkait upaya mitigasi potensi konflik selama pilkada berlangsung.

Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

Forum ini menjadi upaya Komnas HAM dalam menyusun langkah strategis untuk mitigasi potensi konflik selama Pilkada berlangsung.

Agenda atersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan dalam penanganan konflik Pilkada serentak 2024 seperti Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dlaam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong, Deputi 1 Bidkoord Poldagri Menko Polhukam Heri Wiranto, Kabaintelkam Komisaris Jenderal (Komjen) Suntana, dan Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya Saputra.


Para narasumber saling berbagi perspektif mengenai apa upaya paling efektif dalam mencegah dan menangani konflik dalam Pilkada 2024.

Forum ini merupakan bentuk upaya pemerintah khususnya Komnas HAM dengan berbagai pihak terkait untuk saling berkoordinasi, dan menyusun upaya paling efektif dalam penanganan potensi konflik selama Pilkada berlangsung.


"Kira-kira peran apa saja yang bisa dimainkan oleh masing-masing lembaga untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa (konflik) seperti ini terjadi pada penyelenggaraaan Pilkada 2024," lanjutnya.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM yang juga hadir saat itu, Anis Hidayah menyebut kegiatan forum yang diadakan Komnas HAM merupakan proses panen dan belanja isu terkait apa permasalahan HAM paling potensial dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


Melalui diskusi dalam forum ini, diharapkan dapat tersusun langkah kebijakan paling strategis dalam upaya mitigasi konflik di gelaran Pilkada 2024 mendatang.

Komnas HAM: Di Banyak Daerah, Penyelenggaraan Pilkada Diwarnai Konflik

"Itu akan menjadi referensi bagi Komnas HAM untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang penting nantinya kita pantau dalam Pilkada Serentak," tutur Anis dalam forum.

Selanjutnya Komnas HAM akan lakukan pemantauan pra-Pilkada dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, dan komponen masyarakat untuk memastikan Pilkada berjalan maksimal.


Reporter magang: Antik Widaya Gita Asmara

Empat Penyebab Konflik Sosial di Pilkada 2024, Berikut Antisipasinya
Empat Penyebab Konflik Sosial di Pilkada 2024, Berikut Antisipasinya

Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik

Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kontroversi PSI dari Sebelum Hingga Setelah Pemilu yang Jadi Sorotan Publik
Kontroversi PSI dari Sebelum Hingga Setelah Pemilu yang Jadi Sorotan Publik

PSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.

Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan
Ini Perbandingan Perolehan Suara Partai Pemilu 2019 dan 2024 di Jatim, PKB Jadi Sorotan

Jawa Timur merupakan lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca Selengkapnya
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV

Baca Selengkapnya
Alasan Polda Metro Hentikan Kasus Aiman Witjaksono Terkait ‘Polisi Tak Netral’ di Pemilu 2024
Alasan Polda Metro Hentikan Kasus Aiman Witjaksono Terkait ‘Polisi Tak Netral’ di Pemilu 2024

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi membeberkan alasan menghentikan kasus Aiman.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Ambil Alih Lumbung Suara Prabowo di Sumbar pada Pilpres 2024
Anies-Cak Imin Ambil Alih Lumbung Suara Prabowo di Sumbar pada Pilpres 2024

Pada Pilpres 2024 Anies-Cak Imin berhasil menang di Provinsi Sumatera Barat

Baca Selengkapnya
AMIN Layangkan Gugatan Hasil Pemilu ke MK, 190 Pengacara Disiapkan
AMIN Layangkan Gugatan Hasil Pemilu ke MK, 190 Pengacara Disiapkan

Sebanyak 190 pengacara sudah disiapkan untuk mengawal proses persidangan nanti.

Baca Selengkapnya