Komisi Reformasi Polri Buka Layanan Telepon dan Email Terima Masukan Publik

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Dokumen berisi usulan revisi UU hingga 32 aturan internal, siap diserahkan ke Presiden.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tengah intensif menyerap aspirasi publik hingga 9 Desember untuk merumuskan rekomendasi perubahan kepolisian. Apa saja yang akan direformasi?

Jimly menuturkan pihaknya membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait reformasi kepolisian.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie apresiasi transformasi Polri di Apel Kasatwil 2025, termasuk pergeseran paradigma dan digitalisasi.

Jimly menjelaskan bahwa audiensi ini digelar sebagai bentuk keterbukaan dalam menyerap aspirasi masyarakat sipil.

Komisi Percepatan Reformasi Polri aktif menyerap aspirasi masyarakat sipil di Jakarta, guna merumuskan kebijakan yang partisipatif dan memperkuat institusi kepolisian.

Jimly menegaskan bahwa banyak sekali masalah yang terjadi di Institusi Polri.

Jimly menegaskan banyak sekali masalah yang terjadi di Institusi Polri.

Aturan jenjang karier ini menjadi dasar dalam mempersiapkan anggota Polri yang pantas untuk menjadi pimpinan, baik di tingkat Polda, Mabes Polri, hingga Kapolri

Polisi diminta melayani bukan mengamankan demonstrasi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (purn) Ahmad Dofiri.

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

Komisi Reformasi Polri menilai keberadaan Kementerian Keamanan lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri.

Revisi puluhan aturan tersebut ditargetkan rampung pada 2029.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Direktur IPR Iwan Setiawan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo adalah respons nyata terhadap aspirasi publik demi penegakan hukum yang adil.

Nantinya, Komisi Reformasi Polri harus memberikan rekomendasi kepada Prabowo terkait perbaikan yang dibutuhkan di institusi Polri.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama kemajuan bangsa, sekaligus membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mewujudkan keadilan.

Presiden Prabowo Subianto mendesak Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera bekerja dan melaporkan kemajuan awal dalam tiga bulan, menyoroti pentingnya Reformasi Polri demi menjawab aspirasi publik.