Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Serius Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungannya

Kekerasan seksual bukan hanya tindak pidana, tetapi juga melanggar hak atas pendidikan korban.

Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan sudah berada pada tingkat darurat dan tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak pidana biasa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan negara wajib hadir untuk melindungi mahasiswa dan memastikan kampus menjadi ruang aman dari kekerasan seksual kampus, menyusul kasus di Unima.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyerukan tindakan serius terhadap kasus kekerasan seksual di kampus, menegaskan negara harus hadir melindungi mahasiswa dan menjadikan kampus ruang aman.

Fakta yang paling mengejutkan yaitu, pelecehan seksual ini sering terjadi di perguruan tinggi dan dilakukan oleh para insan kampus, dosen ataupun pejabat.

Puan menilai kasus ini mencoreng institusi pendidikan dan layanan kesehatan serta merupakan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan moral

Puan mengatakan tindakan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

Puan mendorong audit menyeluruh terhadap mekanisme pembimbingan akademik, termasuk tata kelola etika di kampus.

Pernyataan itu disampaikan Puan menyusul terungkapnya kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang Guru Besar Universitas Gajah Mada.

Sahroni juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pihak kampus dan penegak hukum dalam menciptakan mekanisme penanganan kasus pelecehan seksual.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih marak di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih banyaknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masih diabaikan pihak kampus

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemanggilan terduga pelaku.

Meski telah berstatus tersangka, MFA tidak dilakukan penahanan, karena ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan berada di bawah lima tahun.

Namun, obrolan yang semula tampak biasa berubah menjadi tidak pantas. Setelah menanyakan keberadaan MI di kos.

Proses hukum harus berjalan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi WNA AS berinisial AW, buronan kasus pelecehan seksual di negaranya, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan pelaku dan melakukan pendalaman guna mengungkap motif serta kemungkinan adanya korban lainnya.

Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan pekerja, termasuk keamanan transportasi

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Puan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus menumbuhkan semangat kebersamaan di bulan Ramadan.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.