Kementerian Hukum RI Terima Anugerah Citra Penjaga Layar 2025

Kementerian Hukum merekomendasikan 885 penutupan situs pelanggar Kekayaan Intelektual kepada Komdigi pada tahun 2025, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem aman bagi para kreator dan inovator di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi menerima Anugerah Citra Penjaga Layar 2025.

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital dinilai memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola ruang digital.

Di tengah ancaman pembajakan digital yang diproyeksikan menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp25–30 triliun per tahun.

Kementerian Komunikasi dan Digital menerima Anugerah Citra Penjaga Layar 2025 atas peran strategisnya menjaga ruang digital dari pembajakan konten.

Dari jumlah tersebut, 9.195 konten pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhasil ditindak.

Komdigi sudah menindak jutaan konten internet negatif selama periode 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2025.

Kemenkumham tegaskan pentingnya Pencatatan Hak Cipta resmi untuk lindungi karya dan hak moral pencipta. Bagaimana proses ini mendorong ekonomi kreatif dan mencegah pelanggaran?

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menegaskan Kewenangan Negara Terhadap Organisasi untuk melakukan tindakan hukum dan pembatasan, terutama dalam kasus pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang terlarang sejak 1960.

Kemenkum Sumatera Utara gencar melakukan edukasi hukum bagi mahasiswa pertanian di Medan, bertujuan membentuk generasi berintegritas tinggi dan sadar hukum untuk masa depan bangsa.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kemenkum RI berkomitmen mempercepat layanan Percepatan Pendaftaran HKI, khususnya bagi pelaku industri olahraga, demi meningkatkan perlindungan dan manfaat ekonomi.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Indonesia menyerukan standardisasi global dalam tata kelola royalti musik dan lagu, mendorong transparansi dan akuntabilitas di tengah eksploitasi karya digital yang kian masif.

Kemenkum NTT perkuat edukasi merek bagi pelaku usaha di Sumba Tengah untuk lindungi Kekayaan Intelektual dan cegah barang palsu. Simak upaya lengkapnya!

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) serius mendorong pengembangan Kekayaan Intelektual (IP) sebagai penguat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Simak bagaimana event IGX dan IDE 2026 menjadi katalisator penting bagi Kekayaan Intelektual lokal.

Gubernur Bali Wayan Koster mendesak percepatan pendaftaran Indikasi Geografis Pariwisata Bali sebagai HKI, menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk UMKM di pasar global.

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku aktif memperkuat pemahaman Perlindungan KI Industri Digital di era digital, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya kekayaan intelektual untuk daya saing ekonomi.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menegaskan pentingnya Kekayaan Intelektual dan Storytelling untuk memperkuat daya saing produk Ekonomi Kreatif Indonesia di pasar global.

Kementerian Hukum Maluku dan Universitas Terbuka Ambon menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pelindungan kekayaan intelektual hasil penelitian dan inovasi, demi mendorong manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.