LIVE

KemenPPPA Perkuat Peran Puspaga dan UPTD PPA dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat peran Puspaga dan UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, memastikan hak-hak anak terlindungi secara komprehensif.

pencegahan perkawinan anak
Kementerian PPPA menyerukan penguatan Sistem Perlindungan Anak menyeluruh setelah kasus cacingan balita di Bengkulu, menyoroti peran lintas sektor untuk cegah kejadian serupa.
Kementerian PPPA menyerukan penguatan Sistem Perlindungan Anak menyeluruh setelah kasus cacingan balita di Bengkulu, menyoroti peran lintas sektor untuk cegah kejadian serupa. (AntaraNews)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengambil langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Langkah ini melibatkan penguatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Kedua lembaga ini akan menjadi pintu masuk utama layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menyatakan bahwa penguatan ini juga mencakup pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. Sistem tersebut akan terintegrasi dengan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) berbasis data lintas sektor.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak atas pengasuhan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, anak juga berhak menentukan masa depannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peran Kritis Puspaga dan UPTD PPA dalam Asesmen Dispensasi Kawin

Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, KemenPPPA menekankan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin wajib melalui asesmen komprehensif. Asesmen ini harus dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi anak yang bersangkutan.

Puspaga atau UPTD PPA memiliki peran vital dalam melaksanakan asesmen tersebut. Mereka akan mengevaluasi berbagai aspek, termasuk psikologis, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi anak.

Pentingnya asesmen ini juga mencakup identifikasi potensi unsur paksaan atau kerentanan yang mungkin dialami anak. Hasil asesmen ini kemudian akan menjadi rekomendasi penting bagi pihak pengadilan.

Pribudiarta Nur Sitepu menjelaskan bahwa dengan adanya asesmen tersebut, pengadilan dapat memperoleh gambaran utuh. Hal ini memungkinkan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan risiko jangka pendek dan jangka panjang bagi kehidupan anak.

Sinergi Lintas Sektor untuk Perlindungan Hak Anak

KemenPPPA secara tegas menyatakan bahwa anak memiliki hak fundamental atas pengasuhan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Hak untuk menentukan masa depan tanpa paksaan juga menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak harus terus diperkuat melalui berbagai pendekatan. Ini termasuk penguatan pengasuhan keluarga, edukasi masyarakat, serta melibatkan tokoh agama dan adat.

Penyediaan layanan perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses juga menjadi kunci keberhasilan program ini. KemenPPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi melindungi anak Indonesia.

Pribudiarta Nur Sitepu menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, media, dan dunia usaha. Ajakan ini bertujuan untuk bersama-sama membangun narasi publik yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, tidak menormalisasi praktik berbahaya perkawinan anak, dan memastikan setiap kebijakan melindungi hak dan masa depan anak Indonesia.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Viral Anggaran Air Mineral Rp 1,1 Miliar, Pemkot Medan Buka Suara

{{caption}}
Dari Sunda Kelapa, hingga Batavia, Siapa Penemu Nama Jakarta?

{{caption}}
Sambangi Asmat, Wapres Gibran Tanam Pohon Cemara di Katedral Salib Suci

{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

Topik Terkait
{{caption}}
KemenPPPA Tekankan Peran Keluarga Krusial dalam Cegah Radikalisme Generasi Muda

KemenPPPA menyoroti peran sentral keluarga dalam membentengi generasi muda dari radikalisme, menekankan pengasuhan ramah anak serta kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan komprehensif.

Kemenpppa
{{caption}}
KemenPPPA Dorong Pengetatan Dispensasi Kawin, Upaya Serius Cegah Perkawinan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya mencegah praktik perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat mekanisme dispensasi kawin. Langkah ini krusial demi melindungi hak anak dan masa depan bangsa.

Kemenpppa
{{caption}}
KemenPPPA Perkuat Unit Perlindungan Anak untuk Pencegahan Pernikahan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus perkuat unit perlindungan anak, termasuk Puspaga dan UPTD PPA, demi optimalkan pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

pencegahan pernikahan anak
{{caption}}
DP2KBP3A Pangkep Kuatkan Kemitraan Gencarkan Pencegahan Pernikahan Anak

Dinas P2KBP3A Pangkep aktif menguatkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggencarkan upaya pencegahan pernikahan anak di wilayahnya, mengingat masih tingginya kasus yang terjadi.

pencegahan pernikahan anak
{{caption}}
Angka Pernikahan Anak di Desa 3 Kali Lipat Kota, Kementerian PPA Dorong Peran Pemda Turunkan Kasus

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) meminta pemerintah daerah menyusun strategi konkret untuk menekan angka pernikahan anak, terutama setelah data menunjukkan disparitas signifikan antara desa dan kota.

pernikahan anak
{{caption}}
Pemkab Lombok Utara Tetapkan SOP Pencegahan Perkawinan Anak, Perkuat Masa Depan Generasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menginisiasi penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Perkawinan Anak, sebuah langkah konkret untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan usia dini.

dinsos ppa
{{caption}}
Psikolog Tekankan Aspek Perkembangan Kunci dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Psikolog anak dan remaja menyoroti pentingnya aspek perkembangan kognitif dan emosional sebagai dasar pencegahan perkawinan anak, yang seringkali dianggap solusi padahal berisiko.

dispensasi kawin
{{caption}}
Pemkot Palu Tegaskan Duta GenRe Jadi Ujung Tombak Cegah Perkawinan Anak Usia Dini

Pemerintah Kota Palu menunjuk Duta GenRe sebagai garda terdepan dalam upaya mencegah perkawinan anak usia dini, sekaligus mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi dan masa depan.

duta genre
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Lombok Timur Perkuat Kepala Desa Cegah Perkawinan Anak Demi Indonesia Emas 2045

Pemkab Lombok Timur gencar perkuat peran kepala desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Mengapa masalah ini krusial dan bagaimana dampaknya bagi masa depan generasi muda?

indonesia emas
{{caption}}
KemenPPPA Ajak Perempuan Aktif Perkuat Perlindungan Anak di Pendidikan Keagamaan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam memperkuat Perlindungan Anak di Pendidikan Keagamaan, menyikapi tantangan kekerasan yang marak terjadi dan pentingnya ketahanan keluarga.

anti kekerasan
{{caption}}
Kesadaran Masyarakat Kunci Utama Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak, Tegas Anggota DPR

Anggota DPR RI Amelia Anggraini menekankan bahwa pencegahan kekerasan perempuan dan anak harus dimulai dari kesadaran kolektif, didukung regulasi kuat, demi perlindungan korban dan keadilan.

amelia anggraini
{{caption}}
Negara Hadir: SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Bukti Perlindungan Optimal

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

dki jakarta
{{caption}}
Menteri PPPA Ajak Parpol Perkuat Kaderisasi Perempuan Politik untuk Demokrasi Berkualitas

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

arifatul choiri fauzi
{{caption}}
KemenPPPA Susun Strategi Edukasi Komprehensif Cegah Radikalisme Digital Siswa

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyusun strategi edukasi komprehensif untuk membendung paparan radikalisme digital siswa yang kian mengkhawatirkan, menyusul temuan ratusan pelajar terpapar paham ekstrem.

anti radikalisme
{{caption}}
KemenPPPA Dorong Restitusi Korban Kekerasan Seksual Anak di Klaten

KemenPPPA menekankan pentingnya restitusi bagi korban dalam kasus kekerasan seksual anak oleh ayah kandung di Klaten, memastikan pemenuhan hak pemulihan dan penegakan hukum yang tegas.

ancaman kekerasan