KemenPPPA Buka Layanan SAPA 129, Laporkan Kekerasan Anak saat Demo

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendesak warga berani melaporkan setiap kasus kekerasan anak dan perempuan, mengingat banyaknya kasus kekerasan anak yang belum terungkap demi perlindungan anak yang optimal.

UPTD PPA Kepri mencatat 350 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kepri sepanjang 2025, didominasi kekerasan seksual. Mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban, menimbulkan keprihatinan serius.

KPAI mencatat 2.093 anak terlibat aksi anarkis Agustus-September 2025, dengan 13 anak masih ditahan. Temuan ini mengungkap pola mobilisasi dan dugaan pelanggaran hak anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membuka hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama yang terlibat dalam demonstrasi. Simak selengkapnya!

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penanganan Anak Terlibat Aksi Massa di Kompleks DPR. Diduga lebih dari 100 anak diamankan. Apa langkah selanjutnya?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak polisi mengusut tuntas pihak yang memobilisasi anak-anak untuk ikut Mobilisasi Anak Demo di DPR, mengungkap fakta mengejutkan dari pengakuan pelajar.

KPAI menyesalkan masih banyaknya pelanggaran hak-hak anak yang masih terus terjadi.

KemenPPPA sudah melakukan koordinasi dan pemantauan penanganan peserta unjuk rasa berusia anak di Polda Metro Jaya.

KPAI masih menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka-luka di rumah sakit terdekat dari lokasi unjuk rasa.

Aliansi BEM se-UI menggelar aksi simbolik di Mabes Polri dengan membawa keranda mayat dan karangan bunga.

Aparat kepolisian yang berjaga kemudian bergerak membubarkan massa untuk mengendalikan situasi.

Dalam pemeriksaan itu, Abdi mengakui bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp 20 juta.

Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan massa lainnya.

Selain mendukung mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya.

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi mengajak perempuan berperan aktif dalam memperkuat Perlindungan Anak di Pendidikan Keagamaan, menyikapi tantangan kekerasan yang marak terjadi dan pentingnya ketahanan keluarga.

Anggota DPR RI Amelia Anggraini menekankan bahwa pencegahan kekerasan perempuan dan anak harus dimulai dari kesadaran kolektif, didukung regulasi kuat, demi perlindungan korban dan keadilan.

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

KemenPPPA menyoroti peran sentral keluarga dalam membentengi generasi muda dari radikalisme, menekankan pengasuhan ramah anak serta kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan komprehensif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyerukan seluruh partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan politik secara berkelanjutan, guna meningkatkan keterwakilan dan kualitas demokrasi Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyusun strategi edukasi komprehensif untuk membendung paparan radikalisme digital siswa yang kian mengkhawatirkan, menyusul temuan ratusan pelajar terpapar paham ekstrem.