LIVE

Kemenag Minta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji

Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi.

pansus haji
Kemenag Minta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji
Kemenag Minta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji (merdeka.com)


Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus.

Banyak calon jemaah haji lansia, Menko PMK rencanakan haji dibatasi satu kali mempersingkat antrean.
Banyak calon jemaah haji lansia, Menko PMK rencanakan haji dibatasi satu kali mempersingkat antrean. © 2023 maverick


KemenagMinta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief di Jakarta, Senin (15/7).

Sebelumnya Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.


Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji. Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina.

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman.

Hilman mengatakan Kemenag tidak bisa memutuskan soal pembagian kuota jika tidak ada rumusan dari Kementerian Haji Saudi yang diturunkan lewat dokumen.

Ketika dokumen dari Kementerian Haji Saudi turun, kata dia, maka Kemenag baru bisa memproses soal pembagian alokasi kuota haji tambahan. "Dari sana dokumennya barulah kita proses, kalau gak ada itu, enggak bisa kita proses," kata dia.


Hilman juga menegaskan Kementerian Agama siap akan membawa dokumen dan data-data yang diperlukan saat rapat Pansus Haji dimulai.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024, menanggapi perihal disepakatinya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji oleh DPR RI.


"Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi. Jadi kita ikuti saja," kata Menag Yaqut.

Saat ini pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan pelayanan dalam operasional haji, kata dia, apalagi kini tengah memasuki fase pemulangan jamaah. Evaluasi akan dilakukan setelah masa operasional haji tuntas.

"Saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Karena operasional haji belum selesai. Jadi nanti kita tunggu operasionalnya selesai sampai tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," kata Menag Yaqut.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Minta Perum Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung di Tahun 2026

{{caption}}
Daftar 8 Korban Meninggal Helikopter PK CFX Jatuh di Sekadau Kalbar

{{caption}}
KPK Limpahkan Bupati Bekasi ke Kejaksaan, Ade Kuswara dan Ayahnya Segera Disidang

{{caption}}
Transit di Bandara Narita, Menhan Sjafrie Sempatkan Diskusi dengan Menhan Jepang

{{caption}}
Barcelona Layangkan Protes Kedua ke UEFA, Soroti Kepemimpinan Wasit Lawan Atletico Madrid

{{caption}}
Arsenal Diunggulkan dalam Perburuan Anthony Gordon, Faktor London Jadi Penentu

Topik Terkait
{{caption}}
Ada Agenda di DPR, Pemeriksaan Dirjen Haji Kemenag di KPK Dijadwalkan Ulang

Terkait dengan pemeriksaan terhadap IAA alias GA selaku Ketua PBNU periode 2022-2027 sudah dilakukan pada Selasa (26/8).

KPK
{{caption}}
Usai Periksa Gus Yaqut Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Agustus Ini Kita Tingkatkan ke Penyidikan

KPK mengonfirmasi bahwa penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus untuk tahun 2024 akan segera beralih ke tahap penyidikan.

KPK
{{caption}}
Eks Menag Gus Yaqut Akui Diperiksa KPK soal Kuota Tambahan Haji, Disinggung soal Jokowi 'Minta Maaf'

KPK terus mendalami dugaan korupsi kuota haji khusus pada tahun 2024.

Korupsi Kuota Haji
{{caption}}
KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji era Menag Gus Yaqut, DPR Beri Saran Begini

KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tahun 2024.

KPK
{{caption}}
Membedah Pansus Angket Haji 2024, Temuan Mengejutkan dan Rekomendasi Tegas

Pansus Angket Haji pada DPR dibentuk pada 2024 untuk mendalami indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke kuota khusus.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Duduk Perkara Pansus Haji, Bikin Makin Panas Cak Imin Vs PBNU

Pansus Haji ini menyebabkan hubungan PBNU-PKB memanas hingga terlibat 'perang' sindiran.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Jokowi Panggil Menag Yaqut di Tengah Isu Pansus Haji

Yaqut tidak menjawab apakah yang dibahas bersama Jokowi mengenai Pansus haji.

Menag Yaqut Cholil Qoumas
{{caption}}
Kata Ketum PBNU soal Pansus Angket Haji 2024

Pembentukan pansus angket haji 2024 itu sampai ke telinga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU
{{caption}}
PAN Setuju Pembentukan Pansus Angket Haji, tapi Ada Syaratnya

Pansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
Pansus Angket DPR Temukan Indikasi Korupsi Haji, Modusnya Alihkan Kuota Regular ke Khusus

Pansus Angket Haji menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Pansus Angket Haji
{{caption}}
KPK Targetkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex Terkait Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, secepatnya untuk efektivitas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

dugaan korupsi
{{caption}}
KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji dalam Kasus Kuota Haji Kemenag, Kerugian Negara Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Haji terkait dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024. Kasus ini melibatkan kerugian negara fantastis dan sejumlah pihak lain yang masih didalami.

haji 2023 2024
{{caption}}
Pansus Haji DPR Pernah Peringatkan Soal Kuota Haji 2024

Pansus Haji DPR menemukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan.

berita update
{{caption}}
KPK Perkaya Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji dengan Temuan BPK

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

bpk
{{caption}}
KPK Telusuri Cara Pesan Akomodasi, Terkuak Dugaan Korupsi Haji Kemenag Rugikan Negara Triliunan Rupiah?

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

biro perjalanan haji
{{caption}}
Terungkap! Dirjen Hilman Latief Diperiksa 11 Jam oleh KPK Terkait Penyelidikan Haji Kemenag, Apa Saja yang Digali?

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief diperiksa KPK selama 11 jam terkait dugaan korupsi dan regulasi dalam Penyelidikan Haji KPK tahun 2023-2024. Ada apa di balik pemeriksaan maraton ini?

haji 2023
{{caption}}
KPK Dalami Kasus Kuota Haji, 5 Biro Travel Diperiksa

KPK kembali menyelidiki beberapa biro perjalanan terkait dugaan korupsi dalam penambahan kuota haji untuk tahun 2023 hingga 2025.

berita update
{{caption}}
Komisi VIII DPR Pastikan Persiapan Haji DIY Matang, Kuota Bertambah Pangkas Masa Tunggu

Komisi VIII DPR RI menyatakan persiapan haji DIY telah matang, didukung embarkasi berbasis hotel dan penambahan kuota yang signifikan, memangkas masa tunggu jamaah haji DIY hingga enam tahun lebih cepat.

bandara yia
{{caption}}
KPK Fokus Periksa Biro Haji, Nusron Wahid Belum Dipanggil dalam Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

biro haji
{{caption}}
Kemenag Kaltim Perkuat Peningkatan Layanan Haji di Embarkasi Balikpapan

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya maksimal dalam Peningkatan Layanan Haji Embarkasi Balikpapan, memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah bagi calon jemaah haji.

fasilitas haji
{{caption}}
KPK Ungkap Satu Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ada di Arab Saudi, Ini Sosoknya

KPK menginformasikan bahwa terdapat tersangka baru dalam kasus korupsi kuota haji yang teridentifikasi berada di Arab Saudi.

arab saudi
{{caption}}
KPK Pastikan Yaqut Cholil Tahanan Rumah Tak Hambat Penyidikan Kasus Korupsi Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin status Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah tidak akan mengganggu proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

berita nasional