Kejagung Merapat ke Dewan Pers, Serahkan Dokumen Perkara Seret Direktur Pemberitaan JAK TV

ATVLI menegaskan kembali komitmennya terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Penyidik Kejagung memutuskan tersangka Tian Bahtiar menjadi tahanan kota lantaran menderita sakit.

Praktis, penetapan tersangka itu menuai polemik lantaran Kejagung dinilai tidak melibatkan Dewan Pers

"Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum," kata Ninik

Kejagung menegaskan tidak anti-kritik terhadap masyarakat dan beberapa pemberitaan dimuat media.

Tian Bahtiar dianggap ikut merintangi penyidikan kasus yang sedang dilakukan oleh Kejagung.

Invois pertama yang ditemukan adalah tagihan sebesar Rp153.500.000 pada periode 14 Maret 2025.

Tian Bahtiar diduga langgar Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP.

Direktur JakTV, Tian Bahtiar (TB) ikut terseret dalam kasus penanganan perkara pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

2 Advokat dan Direktur TV melakukan hal yang sama dalam penanganan rasuah komoditas timah dan impor gula.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga pengadaan tersebut tak berjalan sesuai aturan.

Menurut Elza, kliennya mengaku memiliki informasi yang dapat membantu penyidik mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

Insentif tersebutlah yang menjadi salah satu fokus penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Kini 3 mantan pimpinan BGN, Dadan Hindayana, Lodewyck Pusung dan Sony Sanjaya telah ditetapkan tersangka korupsi.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti krusialnya Peran Pers Jaga Kualitas Informasi, menegaskan bahwa media massa adalah garda terdepan penjaga kualitas berita di tengah banjirnya informasi digital.

Indonesia dan Malaysia bertukar pengalaman peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan etika jurnalisme. Dewan Pers Indonesia jadi acuan Majlis Media Malaysia perkuat regulasi mandiri.

Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menjadi pengingat penting akan Profesionalisme Pers dan tanggung jawab sosial media di tengah derasnya arus disrupsi informasi digital.

Dirut Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan keunggulan media mainstream tetap kuat di tengah gempuran digital. Profesionalisme menjadi kunci utama.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran pers sebagai garda terdepan dalam melawan hoaks dan disinformasi, menekankan akurasi di tengah kecepatan informasi pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti peran jurnalis yang kian krusial dalam menjaga kebenaran informasi di tengah arus digital yang cepat dan tak terverifikasi, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.