Jokowi Gelar Rapat Persiapan Perpindahan ASN ke IKN

Proyek tersebut diinisiasi oleh sejumlah pengembang seperti PT Intiland Development Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) mulai 2025.

Fasilitas penunjang semisal restoran atau tempat jajan bakal segera tersedia bagi para aparatur negara di IKN.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN.

Jokowi menekankan soal kesiapan fasilitas yang mesti benar-bener siap.

Perpindahan ASN ini belum bisa terealisasi lantaran Presiden Jokowi meminta hunian, perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan lebih dulu.

Sudah ada 14 tower hunian di IKN yang sudah siap ditempati apabila ASN pindah bulan September 2024.

Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.

Jokowi akan melihat terlebih dahulu kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang ada di IKN.

Sebanyak 12 tower diperuntukkan bagi TNI/Polri dan 35 tower untuk PNS atau ASN.

Kemenpan RB sudah menyiapkan 100.000 formasi khusus fresh graduate untuk ke IKN.

Mengacu pada rencana pemerintah, PNS baru akan pindah sekitar September atau Oktober mendatang. Lagi-lagi, jumlahnya akan disesuaikan kepastian hunian.

Pemindahan ASN tahap pertama akan dilakukan setelah upacara Hari Kemerdekaan ke-79 di IKN.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

Pemkot Banjarmasin wajibkan ASN tabung sampah anorganik minimal 5 kg per bulan di bank sampah. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP, respons darurat sampah pasca penutupan TPAS Basirih.

Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkot Malang menggunakan sistem manajemen talenta masih menanti verifikasi BKN, memastikan kinerja pelayanan tetap optimal.

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal, Mendagri mengatakan, IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN.

Kebijakan WFH bagi ASN satu kali dalam seminggu berhasil mengurangi anggaran perjalanan dinas negara hingga Rp 1,95 triliun dalam waktu satu bulan.

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.