Hemat Rp1 Triliun! Karantina Ikan Pre-Border Barantin Pangkas Waktu 43 Jam, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Kebijakan Karantina Ikan Pre-Border oleh Barantin revolusi impor perikanan Indonesia. Bagaimana langkah ini tak hanya pangkas waktu 43 jam, tapi juga hemat Rp1 triliun dan jamin ketahanan pangan?

Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penerapan kebijakan karantina pre-border bagi komoditas perikanan. Kebijakan inovatif ini dirancang untuk memastikan hanya produk perikanan yang sehat, aman, dan memenuhi standar internasional yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada efisiensi layanan, tetapi juga sebagai benteng perlindungan terhadap ancaman masuknya hama dan penyakit ikan karantina. Dengan demikian, kualitas dan keamanan pasokan ikan untuk konsumsi masyarakat dapat terjaga secara optimal dari hulu hingga hilir.

Drama Panca Putra, Deputi Karantina Ikan Barantin, menjelaskan bahwa proses inspeksi kesehatan kini dilakukan langsung di negara asal komoditas perikanan sebelum dikirim ke Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat merevolusi sistem impor perikanan, memberikan dampak positif yang signifikan bagi berbagai sektor.

Efisiensi Logistik dan Dampak Ekonomi Signifikan

Penerapan kebijakan karantina pre-border membawa dampak transformatif pada efisiensi logistik impor komoditas perikanan. Proses karantina yang sebelumnya memakan waktu rata-rata 43 jam di pelabuhan atau bandara kini dapat dipangkas drastis menjadi hanya lima jam. Percepatan ini delapan kali lipat lebih cepat, menunjukkan lompatan besar dalam efisiensi.

Selain percepatan arus barang, kebijakan ini juga berpotensi menghemat biaya logistik secara substansial. Potensi penghematan biaya dan pencegahan kerugian kualitas ikan diperkirakan mencapai Rp1,07 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 65,1 juta dolar AS, menunjukkan skala dampak ekonomi yang luar biasa.

Industri domestik turut merasakan manfaat positif dari kebijakan ini. Dengan ketersediaan bahan baku yang lebih berkualitas tinggi, industri pengolahan ikan di dalam negeri dapat meningkatkan produksi dan daya saing ekspor mereka. Ini secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Komitmen Internasional dan Biosekuriti Modern

Kebijakan karantina pre-border juga merupakan manifestasi nyata dari komitmen Indonesia terhadap mandat internasional. Salah satunya adalah Perjanjian Penerapan Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (SPS) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mematuhi standar perdagangan global.

Penerapan sistem ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia kini memiliki sistem biosekuriti modern yang adaptif, responsif, dan setara dengan negara-negara maju. Hal ini penting untuk melindungi keanekaragaman hayati perairan Indonesia dari ancaman eksternal.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, impor komoditas perikanan Indonesia pada periode 2024-2025 diperkirakan mencapai 8,77 juta kilogram. Nilai perdagangan impor ini mencapai 85,44 juta dolar AS. Data ini menunjukkan betapa krusialnya kebijakan karantina pre-border untuk mengelola volume impor yang besar.

Norwegia menjadi sumber impor ikan terbesar bagi Indonesia, dengan volume mencapai 5,52 juta kilogram dan nilai perdagangan 50,1 juta dolar AS. Kebijakan karantina pre-border memastikan bahwa impor dari negara-negara seperti Norwegia memenuhi standar tertinggi sebelum masuk ke pasar domestik.

Sumber: AntaraNews