Hati-Hati, ASN Kedapatan Like dan Komen di Akun Medsos Capres-Cawapres Bisa Dipidana

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Selain pose jari, polisi dilarang untuk mengomentari foto pasangan capres-cawapres di media sosial.

Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana

Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti

Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.

ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Sistem kerja hibrida bagi ASN untuk meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas kerja, serta memberikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.

Aksi B.S. terbongkar setelah pengunjung lain curiga dan langsung melapor ke satpam.

Pemerintah Kota Bengkulu menginvestigasi dugaan penyalahgunaan data SPMB 2026 yang melibatkan seorang lurah, memicu terhentinya bantuan sosial warga. Kasus ini menyoroti integritas ASN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan untuk ASN guna memperkuat literasi keamanan informasi, memastikan integritas dan kerahasiaan data negara di era digital.

Masalah data kepegawaian menjadi fokus Abdullah Azwar Anas saat pertama kali menjadi menteri.

Perpindahan ASN ini belum bisa terealisasi lantaran Presiden Jokowi meminta hunian, perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan lebih dulu.

Kementerian PANRB akan memberikan tunjangan pionir bagi PNS yang akan pindah pertama ke IKN.

Anas bilang saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses pendaftaran untuk fresh graduate pada seleksi CPNS sambil menyelesaikan pendataan yang ada.

Menteri Anas memperkirakan rekrutmen PPPK akan dimulai September 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tak menampik,lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk khusus untuk mengakomodir program kampanye Prabowo-Gibran.