Hati-Hati, ASN Kedapatan Like dan Komen di Akun Medsos Capres-Cawapres Bisa Dipidana

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberlakukan Pembatasan Medsos ASN Pasaman Barat serta aktivitas konten kreator untuk menjaga profesionalisme dan integritas abdi negara.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Selain pose jari, polisi dilarang untuk mengomentari foto pasangan capres-cawapres di media sosial.

Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana

Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti

Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.

ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Pemerintah bakal terus mencari hal yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara positif. Salah satunya pencairan gaji ke-13 pada pertengahan tahun.

Pelatihan bagi ASN Komcad akan berlangsung selama satu setengah bulan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur mewajibkan seluruh ASN mengenakan busana adat dan batik khas daerah untuk memperingati Hari Kartini 2026, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya lokal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Masalah data kepegawaian menjadi fokus Abdullah Azwar Anas saat pertama kali menjadi menteri.

Perpindahan ASN ini belum bisa terealisasi lantaran Presiden Jokowi meminta hunian, perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan lebih dulu.

Kementerian PANRB akan memberikan tunjangan pionir bagi PNS yang akan pindah pertama ke IKN.

Anas bilang saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses pendaftaran untuk fresh graduate pada seleksi CPNS sambil menyelesaikan pendataan yang ada.

Menteri Anas memperkirakan rekrutmen PPPK akan dimulai September 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tak menampik,lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk khusus untuk mengakomodir program kampanye Prabowo-Gibran.