Menteri Anas Ungkap Alasan Rekrutmen PPPK Baru Dibuka Bulan September 2024

Pemerintah akan memberikan peluang bagi para lulusan baru atau fresh graduate untuk mengikuti seleksi CPNS 2026 yang akan segera dibuka.

Prabowo Subianto menginstruksikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 dipercepat pada Juni 2025

Hal ini penting karena pelamar hanya dapat memilih untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau PPPK, bukan keduanya.

Anas bilang saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses pendaftaran untuk fresh graduate pada seleksi CPNS sambil menyelesaikan pendataan yang ada.

Menteri Anas mengatakan, rekrutmen CPNS diperkirakan akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus.

Keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPPK tidak bersamaan dengan CPNS 2024.

Formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 1,2 juta formasi.

Tidak akan ada penundaan rekrutmen CPNS meskipun periode tersebut berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada.

Seleksi CASN kali ini tersedia total 1,2 juta formasi untuk posisi CPNS maupun PPPK.

Sebanyak 1,28 juta formasi ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2024.

Seleksi CPNS akan dibuka setelah instansi menerima tentang penetapan kebutuhan PNS.

Ini alasan pemerintah belum umumkan jadwal pendaftaran CPNS dan CASN tahun 2024.

Masalah data kepegawaian menjadi fokus Abdullah Azwar Anas saat pertama kali menjadi menteri.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Perpindahan ASN ini belum bisa terealisasi lantaran Presiden Jokowi meminta hunian, perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan lebih dulu.

Kementerian PANRB akan memberikan tunjangan pionir bagi PNS yang akan pindah pertama ke IKN.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tak menampik,lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk khusus untuk mengakomodir program kampanye Prabowo-Gibran.

Menurut Anas setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sesuai regulasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend