Haji Tidak Sah Jika Tak Pakai Visa Resmi

Ditjen Imigrasi Kemenkumham berhasil cegah 13 calon jamaah haji nonprosedural yang hendak berangkat ke Arab Saudi tanpa visa haji, menegaskan komitmen melindungi WNI dari risiko hukum dan keselamatan.

Gus Irfan mengingatkan sebanyak 1.000 orang ditahan di Jedah karena masuk dengan tidak menggunakan visa hani resmi.

Mereka ditangkap pasukan keamanan yang ditugaskan di pintu masuk kota suci Mekkah.

Tercatat sampai saat ini petugas gabungan Kepolisian dan Imigrasi Soekarno-Hatta sudah menggagalkan keberangkatan terhadap 117 jemaah calon haji ilegal.

Menurut Menag Nazarudin, peraturan haji di Arab Saudi tahun ini sangat ketat

Visa haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Muhammadiyah mengingatkan para jamaah calon haji asal Indonesia agar memenuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk soal penggunaan visa khusus haji.

3 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Madinah

Saat ini total terjadi tiga kasus haji tanpa visa resmi dengan melibatkan puluhan orang.

Rencananya mereka akan dipulangkan pada Sabtu (1/6) malam sekitar jam 23.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Mereka diamankan lantaran tidak bisa menunjukkan visa haji sebagai syarat masuk ke Kota Suci Mekkah.

Jemaah yang menggunakan visa umrah diminta meninggalkan Kota Mekkah menjelang ibadah haji

Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Nanang Rudi Supriatna menegaskan, satgas dibentuk atas perintah Kapolri. Fokusnya melindungi calon jemaah dari kejahatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Apriyadi, menekankan pentingnya dedikasi total dari para petugas.

Polri membentuk Satgas perlindungan jemaah haji untuk mencegah penipuan dan travel ilegal. Langkah ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah.

Kantor Wilayah DJBC Aceh mengingatkan calon jemaah haji untuk memahami Ketentuan Barang Bawaan Haji sesuai PMK terbaru, demi kelancaran proses kepulangan dan menghindari kendala di bandara.

Pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan APBN untuk menutupi kenaikan biaya penerbangan haji, dengan tujuan meringankan beban jemaah.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya keadilan pemberangkatan haji dan menyoroti potensi risiko 'war tiket' yang bisa memicu biaya tambahan serta komersialisasi ibadah.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK, menjadi saksi kunci dalam pengusutan kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana dari biro penyelenggara haji khusus (PIHK) kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizzudin Abdurrahman, memperdalam penyelidikan kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak asosiasi dan biro haji untuk kooperatif mengembalikan dana terkait dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menyusul penetapan dua tersangka, termasuk mantan Menteri Agama.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, memicu pertanyaan keterlibatan pihak lain.

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.