Awas Tertipu Agen Haji Nakal, Gagal Berangkat Atau Denda Ratusan Juta

Tercatat sampai saat ini petugas gabungan Kepolisian dan Imigrasi Soekarno-Hatta sudah menggagalkan keberangkatan terhadap 117 jemaah calon haji ilegal.

Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta mengaku terus mengetatkan pengawasan terhadap para pelaku perjananan luar negeri (PPLN), terutama terhadap para calon jamaah haji ilegal. Tercatat sampai saat ini petugas gabungan Kepolisian dan Imigrasi Soekarno-Hatta sudah menggagalkan keberangkatan terhadap 117 jemaah calon haji ilegal yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta.

"Selama musim haji 2025 ini sudah 117 jemaah calon haji gelap yang diagagalkan keberangkatannya. Mereka menuju Tanah Suci dengan cara yang unprosedural," kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald FC Sipayung, Kamis (8/5).

Dia menerangkan jajarannya pertama kali melakukan penindakan terhadap 10 calon haji ilegal pada 17 April 2025 yang seluruhnya berasal dari Kalimantan Selatan.

"Dari jumlah ini sembilan orang jemaah dan satu lainnya pihak travel," ujar Ronald.

Selanjutnya, pada 29 April 2025, petugas gabungan Kepolisian dan Imigrasi juga mencegah keberangkatan 71 jemaah calon haji ilegal yang diketahui berasal dari Jakarta, Jawa Timur, Yogjakarta, Kalimantan Selatan dan Banten.

“Dan pada Senin 5 Mei kemarin, 36 calon jamaah ilegal yang hendak menunaikan ibadah haji terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat. Selain itu kami bersama Imigrasi Soekarno-Hatta memperketat pengawasan. Hingga kami mengenali gelagat calon penumpang yang mencurigakan," jelas Ronald.

Kerangkatan Jemaah Haji Ilegal Digagalkan Polisi

Kasatreskrim Polresta Bandara Soekarno Hatta, Kompol Yandri Mono menegaskan bahwa jemaah calon haji ilegal yang digagalkan keberangkatannya itu dapat terungkap setelah petugas Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan dokumen yang diketahui mereka menggunakan visa kerja maupun vis sebagai turis.

"Dokumen para haji gelap menggunakan visa amil, visa kerja ataupun visa turis," terang Yandri Mono.

Nahasnya para jamaah haji ilegal itu sebenarnya juga mengalami kerugian berlipat sebab, mereka telah membayar uang ratusan juta rupiah kepada biro penyelenggara ibadah haji nakal. Dengan kisaran biaya yang dibayarkan per jamaah sebesar Rp139 juta hingga Rp200 juta.

"Kami masih mendalami pihak travel nakal dalam perkara ini," ungkap dia.

Ancaman Pemerintah Arab Saudi

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan kebijakan tegas terkait pelaksanaan ibadah haji ilegal yang mulai berlaku pada 1 Zulkaidah 1446 H (29 April 2025) hingga 14 Zulhijjah 1446 H (10 Juni 2025). Kebijakan ini mencakup denda berat bagi jemaah haji yang berupaya melakukan ibadah tanpa izin resmi, serta bagi mereka yang terlibat dalam memfasilitasi pelanggaran tersebut. Denda maksimum yang dikenakan mencapai SR 100.000 atau sekitar Rp447 juta.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, individu yang tertangkap melakukan atau berusaha melakukan haji tanpa izin akan dikenakan denda hingga SR 20.000 (sekitar Rp89,5 juta). Sanksi ini juga berlaku bagi pemegang visa kunjungan yang mencoba memasuki atau tinggal di Makkah dan tempat-tempat suci selama periode haji.

Lebih jauh, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik haji ilegal. "Kami menyerukan kerja sama internasional untuk mencegah praktik haji ilegal ini," ungkap pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.

Denda dan Sanksi Bagi Jemaah Haji Ilegal

Rincian denda bagi jemaah haji ilegal dan fasilitatornya sangat jelas. Bagi individu yang melanggar aturan, denda maksimum yang dikenakan adalah sebagai berikut:

Jemaah Haji Ilegal: Denda hingga SR 20.000 (sekitar Rp89,5 juta) bagi individu yang tertangkap melakukan atau berupaya melakukan ibadah haji tanpa izin.

Fasilitator Haji Ilegal: Denda hingga SR 100.000 (sekitar Rp447 juta) akan dikenakan kepada siapa pun yang memfasilitasi haji ilegal, termasuk mengajukan visa kunjungan untuk jemaah ilegal, menyediakan transportasi, atau tempat tinggal bagi mereka yang tinggal melebihi batas visa.

Setiap pelanggaran akan dikenakan denda yang berlipat ganda untuk setiap individu yang terlibat. Selain itu, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jemaah ilegal juga akan disita jika kendaraan tersebut milik fasilitator atau kaki tangannya.

Penyitaan dan Deportasi

Selain denda, pemerintah Arab Saudi juga akan melakukan deportasi terhadap jemaah haji ilegal, baik yang merupakan warga negara Arab Saudi maupun warga negara asing yang tinggal melebihi batas visa. Mereka akan dilarang masuk ke Arab Saudi selama sepuluh tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah praktik haji ilegal yang merugikan.

Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Yusron Ambary, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk lebih waspada terhadap modus penipuan terkait visa haji. Ia menekankan pentingnya memahami jenis-jenis visa dan prosedur resmi yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi agar tidak menjadi jemaah haji ilegal. "Visa haji reguler dan haji khusus tidak bermasalah karena keduanya dilaksanakan berdasarkan kuota resmi yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia," ujar Yusron.

Imbauan untuk Masyarakat

Pemerintah Indonesia juga telah mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan haji dan memastikan legalitasnya melalui aplikasi Haji Pintar. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan ibadah haji.

Pemerintah Arab Saudi juga menekankan bahwa sanksi ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kesucian dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah haji. "Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jemaah haji yang datang ke tanah suci," jelas pernyataan resmi dari pemerintah Saudi.

Dengan denda yang berat dan sanksi yang tegas, diharapkan praktik haji ilegal dapat diminimalisir. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak terjebak dalam penipuan yang dapat merugikan diri sendiri.