Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, sertipikasi tanah telah berdampak pada peningkatan nilai ekonomi masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyampaikan pidato ilmiah dalam Rapat Terbuka Senat Fakultas Teknik Universtas Gadjah Mada (FT UGM) dalam rangka Dies Natalis FT UGM Ke-78. Kegiatan yang mengusung tema 'Perlambatan Entropi Sebagai Paradigma Baru Ilmu Keteknikan Menuju Kehidupan Berkualitas dan Berkelanjuta' ini berlangsung di Auditorium Prof Roosseno FT UGM, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Sabtu (17/02/2024).
Pidato ilmiah Menteri ATR/Kepala BPN bertajuk "Integrasi Pertanahan dan Tata Ruang dalam Upaya Perlambatan Entropi sebagai Pengejawantahan Falsafah Memayu Hayuning Bawana". Ia menyebut beberapa upaya untuk menghambat entropi dalam rangka kehidupan berkelanjutan, di antaranya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia serta pengaturan tata ruang yang berkualitas.
"Oleh sebab itu, perlu suatu inovasi, kajian akademisi untuk bisa mencari jalan terbaik, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai gambaran entropi. Untuk menghambat entropi yang pertama seluruh tanah di Indonesia harus kita kendalikan tata kelolanya, yang kedua tata ruang kita harus mengatur tata ruang yang berkualitas dan tata ruang harus kita jadikan panglima," ujar Hadi Tjahjanto.
Dalam hal pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan sekitar 110 juta bidang tanah terpetakan dan kurang lebih 90,6 juta bidang tanah bersertipikat. Tak hanya itu, juga dilaksanakan Program Strategi Nasional (PSN) yaitu Reforma Agraria dengan target 9 juta hektare.
"Berikutnya kita menyinergikan antara pertanahan dan tata ruang. Tanah yang sudah terdaftar kemudian diatur peruntukannya apa sesuai dengan tata ruang," jelas Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, sertipikasi tanah telah berdampak pada peningkatan nilai ekonomi masyarakat.
"Dampaknya untuk ekonomi dari sertipikat yang kita bagikan masyarakat bisa menyekolahkannya untuk UMKM, untuk meningkatkan ekonomi. Terbukti, jumlah Hak Tanggungan seluruh Indonesia Rp6.000 Triliun, hampir dua kali APBN," tegasnya.
Terkait dengan tata ruang, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyusunan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, RDTR tersebut antara lain RDTR Mitigasi Gempa, RDTR Wilayah Pariwisata, RDTR Wilayah Industri dan RDTR Tata Kota.
"Kami dalam penyelesaian RDTR selalu mengajak para akademisi. Permasalahan di lapangan adalah batas-batas, karena kita belum memiliki satu peta dan bapak Presiden sudah memerintahkan harus satu peta," tuturnya.
Sementara itu, Rektor UGM, Ova Emilia menuturkan bahwa ke depannya banyak hal yang akan dikerjakan oleh FT UGM, yakni dampak-dampak teknologi termasuk entropi.
"Krisis global yang kita hadapi bersama ini memicu berbagai bencana, banjir, angin ribut, krisis pangan, krisis kesehatan, dan banyak hal yang menjadi tensi geopolitik dan menjadi ancaman global hari ini maupun masa depan," paparnya.
Berbagai permasalahan tersebut merupakan tantangan bagi rakyat Indonesia dan dunia.
"Kita perlu menjaga bagaimana kelestarian _sustainability_ dari kehidupan di bumi ini. Kita mulai dilibatkan bahwa setiap pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan. Tentunya kita ingin mewujudkan kampus yang kontributif untuk kehidupan masa depan, kampus yang sehat, aman, ramah lingkungan, berbudaya sekaligus bertanggungjawab secara sosial," terang Rektor UGM.
Usai Rapat Terbuka Senat FT UGM, Menteri ATR/Kepala BPN bersama para pimpinan FT UGM meninjau Gedung Teknik Geodesi yang di dalamnya memiliki berbagai alat pengukuran tanah. Ia juga diberikan kesempatan menulis kesan dan pesan serta menerima cendera mata berupa lukisan karikatur.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dan Jawa Tengah beserta jajaran Kepala Bidang dan Kantor Pertanahan. Kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, serta dekanat FT UGM, serta para mitra kerja sama FT UGM.
Dalam hal pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan sekitar 110 juta bidang tanah terpetakan.
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca Selengkapnya
Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara ngariung bersama warga.
Baca Selengkapnya
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnya
AHY juga mengaku belum hafal struktur di Kementerian ATR/BPN.
Baca Selengkapnya
Tak hanya tersingkir dari perkotaan, kata Mahfud, warga Betawi juga terpaksa menjual tanah untuk keperluan industri hingga investasi.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi