Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Pernyataan Soal Swasembada Pangan

Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/2825/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 21 April 2026.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Polisi sedang menyelidiki laporan terkait dugaan penyebaran informasi palsu yang melibatkan pakar hukum tata negara, Feri Amsari.

Kasus ini bermula dari laporan polisi bernomor LP/B/684/XII/2025/SPKT Polda Jabar yang dilayangkan pengusaha skincare sekaligus influencer, Heni Purnama Sari.

Konsultasi antara Dansatsiber TNI Brigjen J.O. Sembiring dengan jajaran Polda Metro Jaya terungkap.

Sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Permohonan ini disampaikan Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana dalam sidang lanjutan praperadilan pemohon Firli Bahuri di PN Jaksel.

Polisi tidak bisa membocorkan siapa pihak pendumas tersebut.

Kubu Firli meyakini jika Syarul Yasin Limpo melakukan pelbagai cara agar tidak jadi tersangka.

Tim penyidik telah memeriksa 91 orang saksi dan tujuh orang ahli.

Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra peradilan KPK Firli Bahuri terkait penetapan tersangka

Dalam surat itu, Ade menerangkan, bahwa pihaknya meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencelakaan terhadap Firli Bahuri untuk 20 hari ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Para anggota DPD RI mewakili daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki hak yang sama, termasuk untuk menjadi pimpinan lembaga tinggi negara itu.

Kementerian Pertanian (Kementan) menggenjot program tanam padi serentak seluas 50 ribu hektare di 25 provinsi untuk menjaga produksi pangan nasional dan menghadapi ancaman kemarau.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap I, menandai langkah maju dalam penguatan ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional.

TNI di Cilegon aktif menanam jagung sebagai bagian dari program TMMD ke-128, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Sinergi lintas sektor ini mendukung swasembada pangan.

Perum Bulog menjamin ketersediaan Stok Beras Jateng Aman hingga akhir 2026, siap penuhi bantuan pangan dan SPHP. Masyarakat tak perlu khawatir kelangkaan di tengah kondisi global.

Pemerintah Kabupaten Magetan berambisi mencapai 63 ribu hektare luas tanam padi pada tahun 2026. Simak strategi Pemkab Magetan untuk dongkrak produksi dan mendukung swasembada pangan nasional.

Pemerintah berkomitmen penuh memastikan kemudahan akses pupuk subsidi petani di seluruh Indonesia demi mendukung ketahanan pangan nasional dan swasembada.