Fakta Unik: Mengapa Peran Perempuan Penting dalam Mengatasi Intoleransi di Jawa Barat?

Peran perempuan dalam mengatasi intoleransi di Jawa Barat ternyata sangat krusial, bahkan mampu meredakan konflik dan membangun kembali kepercayaan. Simak kisah inspiratif mereka!

Ai Yuliansah, Ketua Lajnah Imaillah organisasi perempuan Ahmadiyah di Garut, masih teringat jelas insiden penyerangan masjid komunitasnya pada tahun 2021. Peristiwa itu terjadi di tengah pandemi, saat pembatasan kerumunan justru tidak menghalangi aksi intoleransi. Ia menyaksikan para ibu di komunitasnya diliputi kesedihan mendalam, ketakutan, dan rasa tidak berdaya.

Para korban di Desa Nyalindung, Cilawu, Garut, tidak mengenali para penyerang yang sebagian besar berasal dari luar daerah mereka. Insiden intoleransi semacam ini sering meninggalkan luka psikologis dan membuat korban merasa tidak aman. Namun, ketakutan tidak membungkam Ai dan komunitasnya, yang percaya toleransi harus dipupuk.

Kisah Ai hanyalah satu dari banyak upaya perempuan di Jawa Barat yang aktif mengatasi isu intoleransi. Mereka membuktikan bahwa empati dan ketahanan perempuan dapat menjadi kunci utama dalam membangun perdamaian. Pemerintah pun mulai mengakui peran vital mereka sebagai agen perubahan.

Kisah Ketahanan Perempuan dalam Menghadapi Intoleransi

Ai Yuliansah menyaksikan langsung bagaimana penyerangan masjid Ahmadiyah membuat para ibu memeluk anak-anak mereka sambil menangis kebingungan. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam, namun tidak menyurutkan semangat Ai dan Lajnah Imaillah. Mereka menolak terjebak dalam label "kelompok minoritas" dan memilih untuk berinteraksi terbuka.

Lajnah Imaillah aktif melakukan kegiatan sosial lintas agama, seperti donor darah dan bakti sosial. Ai percaya bahwa upaya-upaya ini dapat menghilangkan stigma negatif dan membangun kembali kepercayaan di masyarakat. Pendekatan proaktif ini menjadi contoh nyata peran perempuan dalam merajut kembali harmoni sosial.

Intoleransi juga merambah ruang digital, seperti yang dialami A'ryani Santoso di Garut. Ia menerima stiker ofensif yang mengejek agama lain di grup WhatsApp. Meskipun pengirim menganggapnya sebagai lelucon, A'ryani menolak diam dan memilih untuk bersuara.

Dibesarkan dalam keluarga antariman, dengan ayah Muslim dan ibu Katolik, A'ryani tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang keberagaman. Ia bergabung dengan Youth Interfaith Camp 2023 untuk memperkuat pemahamannya dan berani berbicara menentang prasangka.

Mengikis Prasangka Melalui Dialog Antariman

Konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan berakar pada intoleransi, yang muncul dari prasangka dan ketidaktahuan. Jawa Barat mencatat insiden pelanggaran kebebasan beragama tertinggi pada tahun 2024, dengan 38 kasus, sama seperti tahun sebelumnya, menurut laporan SETARA Institute. Ini menunjukkan urgensi penanganan isu ini.

Fatayat NU Jawa Barat melihat isu ini sebagai perhatian serius dan bergabung dengan JISRA (Joint Initiative for Strategic Religious Action), sebuah gerakan yang melibatkan komunitas antariman. Awalnya, melibatkan perempuan dalam isu "serius" seperti ini terbukti sulit, namun perempuan memiliki ketahanan luar biasa dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

Neneng Yanti Khozanatu Lahpan, Manajer Program JISRA Fatayat NU Jawa Barat, menyatakan bahwa banyak orang toleran di Jawa Barat sering menjadi mayoritas diam. Melalui JISRA, mereka mengadakan dialog lintas agama yang melibatkan perempuan aktif dan menciptakan ruang aman untuk berdiskusi. Neneng percaya pemahaman dimulai dari percakapan terbuka.

JISRA Fatayat NU juga menjangkau pemimpin agama di Garut dan Tasikmalaya, mendorong mereka menyebarkan perdamaian dan toleransi. Meskipun ada resistensi awal dari kelompok minoritas, pertemuan dan dialog yang berkelanjutan membangun kepercayaan. Ketika saling memahami, prasangka pun memudar, dan perempuan membawa pendekatan yang lembut serta empatik.

Dukungan Pemerintah untuk Agen Perdamaian

Meskipun peran perempuan dalam membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik intoleransi sangat signifikan, negara juga harus berkontribusi melalui regulasi dan kebijakan. Indonesia telah memiliki kerangka kerja di bawah agenda Women, Peace, and Security (WPS), yaitu Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).

Namun, Provinsi Jawa Barat belum mengadopsi kebijakan ini ke dalam kerangka lokalnya. Provinsi ini mengandalkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Perda tersebut berfokus pada tiga area utama dalam mengatasi intoleransi: pencegahan, respons, dan pemberdayaan komunitas.

Siska Gerfianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Barat, menjelaskan bahwa pemerintah Jawa Barat bertujuan memberdayakan perempuan. Mereka tidak hanya sebagai korban yang perlu dibantu, tetapi yang lebih penting, sebagai agen perdamaian yang aktif.

Keterlibatan perempuan diyakini dapat mengatasi akar penyebab intoleransi, seperti kesenjangan pendidikan dan ekonomi. Kolaborasi ini juga mendukung advokasi untuk membangun kembali struktur sosial budaya yang rusak akibat konflik intoleransi. Upaya kolaboratif ini tidak hanya menyelesaikan banyak kasus intoleransi yang ada, tetapi juga membangun ketahanan agar konflik serupa tidak terulang.

Sumber: AntaraNews