DPR Setujui Anggaran Kemendikdasmen Rp14 Triliun, 71 Ribu Sekolah Siap Direvitalisasi

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas langkah lanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan untuk melaporkan perkembangan sejumlah program prioritas di sektor pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas langkah lanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Abdul Mu'ti mengatakan, fokus utama kementerian saat ini adalah menjalankan amanah besar dari presiden. Seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi di lapangan.

"Berikan arahan langsung dari beliau terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskab. Dan arahan beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas beliau," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

"Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," sambungnya.

Lompatan Target dan Alokasi Anggaran

Pemerintah dipastikan melompat jauh dalam menetapkan target pembangunan fisik institusi pendidikan pada tahun ini. Dukungan anggaran masif dari legislatif menjadi motor penggerak utama target tersebut.

Langkah ini diambil demi memastikan hak mendapatkan fasilitas belajar yang layak terpenuhi. Cakupan wilayah program pun dipastikan menyasar seluruh jenjang sekolah di tanah air.

"Dan tahun ini, kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR, Rp14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan. Dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA," ujarnya.

Dampak Ekonomi Luar Biasa Bagi Daerah

Proyek ini dirancang tidak sekadar memperbaiki ruang kelas yang rusak atau melengkapi fasilitas olahraga. Pola eksekusi proyek diatur agar memberikan stimulus ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

Melalui sistem swakelola, perputaran uang anggaran dipastikan tidak lari ke korporasi besar di ibu kota. Kebijakan ini otomatis membuka lapangan pekerjaan baru dalam skala masif di daerah.

"Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan," tegasnya.

"Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah mereka yang mengerjakan revitalisasi ini. Untuk 71.744 itu, sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam merentang waktu antara 3 sampai 8 bulan," sambungnya.

Progres Cepat Menuju Tahun Ajaran Baru

Kementerian bergerak cepat agar gedung-gedung sekolah baru tersebut bisa segera digunakan oleh para siswa. Evaluasi berkala di lapangan menunjukkan tren pengerjaan yang sangat positif.

Beberapa wilayah bahkan bersiap menyambut peresmian gedung dalam hitungan bulan ke depan. Hal ini bertepatan dengan momentum dimulainya kalender akademik yang baru.

"Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu, dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027," ungkapnya.

"Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah," tambahnya.

Komitmen Penuh Hingga Wilayah Terluar

Respons publik, terutama di wilayah pinggiran Indonesia, diklaim sangat positif terhadap program intervensi pusat ini. Kehadiran negara disebutnya sangat dirasakan di daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Meskipun secara regulasi fasilitas fisik merupakan ranah pemerintah daerah, pusat memilih mengambil jalur diskresi demi keadilan sosial. Intervensi ini menyasar seluruh status kelembagaan tanpa tebang pilih.

"Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggungjawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah," paparnya.

"Tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia," katanya.