DPR RI Terima Herindra Jadi Calon Kepala BIN, akan Dilantik Prabowo

Herindra menggantikan posisi Budi Gunawan yang diberhentikan dari jabatan Kepala BIN oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Letjen (Purn) Muhammad Herindra akan menjabat sebagai Kepala BIN untuk menggantikan Budi Gunawan yang telah diberhentikan oleh Presiden Jokowi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan dari DPR kepada Herindra agar terus menjaga stabilitas NKRI.

Puan mengatakan, tim pertimbangan DPR RI sepakat Herindra telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN.

Herindra sudah tiba sejak pukul 11.00 Wib. Dia didampingi sejumlah pimpinan DPR menuju Komisi I.

Herindra sendiri merupakan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Budi Gunawan yang telah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dan mengusulkan nama Herindra.

Muhammad Herindra sebagai calon kepala BIN yang menggantikan Budi Gunawan.

"Beliau adalah Presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini, saya rasa tidak berlebihan," kata Budi Gunawan.

Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.

Besok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.

DPR RI telah menyepakati usulan Pemerintah terkait calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru.

Salah satu pesannya, adalah agar BIN bisa terus berkolaborasi dengan segenap stakeholder.

Rencananya, DPR bakal melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon kepala BIN pada Rabu (16/10) besok.

Puan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Herindra membacakan amanat tertulis dari Menhan Prabowo

Dalam kesempatan ini Prabowo mendapat cinderamata berupa senjata

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.