Terungkap Pesan Prabowo ke Herindra Jika Resmi Menjabat Kepala BIN

Sepanjang karier militernya, dia terlibat dalam sejumlah operasi penting seperti tiga penugasan di Timor Timur dan operasi di Aceh.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menitipkan pesan kepada anggotanya di daerah jelang Pilkada serentak 2024.

Mulanya, Herindra menekankan pentingnya koordinasi intelijen daerah dari berbagai instansi. Sebab, masih terlihat sikap sektoral di lapangan.

Rapat tertutup ini dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Qodari mengungkapkan, setidaknya ada empat alasan mengapa penunjukkan Herindra merupakan langkah tepat.

Herindra menggantikan posisi Budi Gunawan yang diberhentikan dari jabatan Kepala BIN oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Letjen (Purn) Muhammad Herindra akan menjabat sebagai Kepala BIN untuk menggantikan Budi Gunawan yang telah diberhentikan oleh Presiden Jokowi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan dari DPR kepada Herindra agar terus menjaga stabilitas NKRI.

Puan mengatakan, tim pertimbangan DPR RI sepakat Herindra telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN.

Herindra sendiri merupakan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Budi Gunawan yang telah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dan mengusulkan nama Herindra.

DPR RI telah menyepakati usulan Pemerintah terkait calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru.

Herindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.

Besok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.

Rencananya, DPR bakal melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon kepala BIN pada Rabu (16/10) besok.

Puan mengungkapkan, bahwa Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Herindra membacakan amanat tertulis dari Menhan Prabowo

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.