DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Alokasi anggaran daerah akan sulit dimaksimalkan apabila waktu PON dan Pilkada serentak bersamaan.
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
PON 2024 akan bersamaan dengan Pilkada serentak di 514 Kabupaten Kota dan 38 Provinsi. Termasuk Aceh dan Sumut yang menjadi tuan rumah.
-
Kapan PON XXI 2024 akan berlangsung? Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 akan berlangsung pada 8-20 September 2024.
-
Kapan PON XXI 2024 akan dihelat? Pekan Olahraga Nasional 2024, yang dikenal sebagai PON XXI 2024, akan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024.
-
Di mana PON XXI 2024 akan diselenggarakan? Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 akan berlangsung pada 8-20 September 2024. Ajang yang diadakan setiap empat tahun ini akan diselenggarakan di Banda Aceh, Aceh, dan Medan, Sumatera Utara.
-
Kapan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara berlangsung? Event empat tahunan ini untuk pertama kalinya diadakan di 2 provinsi sekaligus mulai tanggal 8 sampai 20 September 2024.
-
Di mana saja PON Aceh-Sumut 2024 akan berlangsung? Event olahraga nasional yang diadakan setiap empat tahun ini akan berlangsung di dua lokasi, yaitu Banda Aceh dan Medan.
-
Kapan Pekan Olahraga Nasional 2024 atau PON XXI Aceh-Sumut diselenggarakan? Pekan Olahraga Nasional 2024 atau PON XXI Aceh-Sumut akan diselenggarakan segera, yaitu dari tanggal 8 hingga 20 September mendatang.
Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) untuk menyiapkan solusi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, khususnya dalam hal waktu dan anggaran.
"Pemerintah perlu memastikan mengeluarkan Keppres atau Perpres yang mendukung penyelenggaraan PON 2024. Pusat dan daerah perlu berkoordinasi terutama dalam hal penyediaan anggaran dan kepastian jadwal,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.
PON XXI atau PON Aceh-Sumut 2024 dijadwalkan berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024. Sementara Pilkada serentak 2024 akan digelar pada tanggal 27 November 2024 yang artinya hanya berselang sekitar satu bulan saja dari PON ke-21.
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan. Seperti pembangunan venue 26 cabang olahraga di kawasan sport center, terutama untuk pembangunan stadion utama.
- Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
- Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
- Gugatan NasDem Sebagian Dikabulkan MK, Surat Suara di 7 TPS Papua Barat Bakal Dihitung Ulang
- DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
"Sebelumnya kami menerima kunjungan DPRD Aceh dan memberikan catatan antara lain belum adanya kepastian anggaran dan kesiapan untuk venue PON 2024 di Aceh," tutur Dede.
"Lalu juga perlu evaluasi kembali penyelenggaraan PON mengingat 2024 akan memasuki transisi kepemimpinan nasional dan daerah karena ada rencana dimajukan Pilkada langsung yang sebelumnya Oktober menjadi September," sambungnya.
Dede mengatakan Komisi X DPR meminta adanya kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan PON 2024. Menurutnya, alokasi anggaran daerah akan sulit dimaksimalkan apabila waktu PON dan Pilkada serentak diselenggarakan dalam waktu berdekatan mengingat saat ini hampir seluruh kepala daerah diisi oleh pejabat sementara.
"Sehingga besar kemungkinan untuk penguatan terhadap event ini tentu akan terjadi kendala. Oleh karena itu perlu diambil solusi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan ini," papar Dede.
Legislator Partai Demokrat dari Dapil Jawa Barat II itu menyebut, Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan sekuat gubernur dan bupati/walikota hasil pilkada. Dede pun menilai, alokasi anggaran juga akan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Anggaran pemerintah Aceh dan Pemda Sumut tentu sangat berat jika diharuskan membangun sarana prasarana PON,” terangnya.
Padahal tuan rumah memerlukan anggaran di kisaran Ro 2-3 triliun untuk penyediaan sarana dan prasarana PON 2024. Beban anggaran tersebut sangat besar.
“Provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang,” ungkapnya.
Dede pun menilai para atlet akan diliputi ketidakpastian. Karena untuk berlatih, mereka membutuhkan anggaran.
"Akibatnya target prestasi dan jadwal pelatda juga diliputi ketidakpastian," ucap Dede.
Untuk menghindari kurangnya persiapan penyelenggaraan PON 2024, Komisi X DPR yang salah satu bidang kerjanya mengenai keolahragaan itu mengusulkan agar pelaksanaan PON diundur usai Pilkada serentak. Dengan begitu, kata Dede, persiapan akan lebih maksimal.
“Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal tahun 2025. Tapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024. Itu sebagai masukan,” sebutnya.
Hal itu pernah terjadi saat PON 2020 di Papua di mana awalnya PON direncanakan digelar pada Oktober 2020. Tapi karena pandemi Covid-19, pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut digelar Oktober 2021. Hanya saja, namanya tetap PON 2020 Papua.
Dede meminta Pemerintah segera bersikap tegas dan mengambil regulasi, terutama dalam hal waktu pelaksanaan PON 202. Dengan begitu kejelasan soal PON 2024 akan semakin maksimal.
“Keputusan ini sangat urgent karena sangat dinanti, khususnya oleh tuan rumah,” tegas Dede.
Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Komisi X DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan bahwa perencanaan penyelenggaraan PON ke-21 saat ini sudah memasuki finalisasi. Dede mengingatkan agar perencanaan dilakukan dengan matang sehingga venue tetap bisa digunakan usai PON selesai.
Selain itu, Kemenpora menyebut saat ini tengah membahas cabang olahraga (Cabor) yang akan bertanding di PON 2024. Kemenpora memfokuskan pada Cabor yang berpotensi pada masa mendatang.
“Pastikan agar jalannya PON ke-21 tidak terkendala karena masalah Pilkada atau hal-hal lainnya,” pungkas Dede.
- Shin Tae Yong Akui Squad Garuda Bakal Banyak Bertahan Hadapi Australia
- 10 Makanan MPASI yang Kaya Gizi dan Bagus untuk Otak dengan Harga Ekonomis
- Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat
- Khofifah Siapkan Penguatan Modal UMKM hingga Go Digital untuk Warga Jatim
- Jokowi Bagi-Bagi Baju Bergambar Dirinya saat Tiba di Depan Gerbang Stadion Harapan Bangsa Aceh
-
Eko Prasetya
Berita Terpopuler
-
Jokowi Minta RSUD dr Zainoel Abidin di Aceh Diperluas
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Seorang Mahasiswa Nekat Terobos Penjagaan Demi Bisa Foto Bareng Presiden, Bikin Kesal Paspampres Langsung Kena Tinju
merdeka.com 09 Sep 2024 -
VIDEO: Mahfud Setelah Putusan MK soal Pilkada 2024 "Jokowi Jalannya Sudah Ditutup!"
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Jokowi Resmikan 4 Seksi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Telan Biaya Rp13,5 Triliun
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Jokowi Minta Venue PON di Aceh Dirawat Setelah Habiskan Rp811 Miliar untuk Renovasi
merdeka.com 09 Sep 2024
