DPR Desak Perbanyak Titik Gerakan Pangan Murah di Daerah Terdampak Bencana
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak penambahan titik Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera, serta menyoroti proporsi distribusi di perkotaan dan daerah tujuan mudik jelang Ramadhan dan Lebara
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta agar titik Gerakan Pangan Murah (GPM) diperbanyak di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini disampaikan Alex sebagai respons terhadap rencana GPM yang akan digelar oleh ID Food untuk mengantisipasi tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2026.
Menurut Alex, penyaluran GPM harus memperlihatkan keberpihakan negara pada korban bencana, terutama bencana hidrometeorologi di Sumatera. Ia menyoroti data dari ID Food yang menunjukkan GPM hanya akan digelar pada dua titik di Aceh, empat titik di Sumatera Utara, dan sembilan titik di Sumatera Barat.
Selain itu, Alex juga mengkritisi proporsi pelaksanaan GPM di daerah urban dan padat penduduk, seperti di Jakarta yang direncanakan di 65 titik, sementara Jawa Tengah hanya 45 titik. Dirinya juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat di tahun 2026 ini.
Desakan Perbanyak Titik Gerakan Pangan Murah di Sumatera
Alex Indra Lukman secara tegas meminta penambahan titik Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah-daerah yang dilanda bencana hidrometeorologi di Sumatera. Daerah-daerah tersebut, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat bencana yang melanda.
Anggota DPR ini berharap ID Food dapat menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika tidak memungkinkan untuk digratiskan, Alex menekankan pentingnya memperbanyak titik GPM agar lebih banyak masyarakat terdampak dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “Tolong titik GPM diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta.
Kondisi ekonomi yang sulit di tiga daerah terdampak bencana ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Keberpihakan negara pada korban bencana menjadi esensial untuk meringankan beban mereka yang sedang ditimpa musibah.
Sorotan Distribusi GPM di Wilayah Urban dan Tujuan Mudik
Alex Indra Lukman juga menyoroti ketidakseimbangan proporsi pelaksanaan GPM antara daerah urban dan daerah tujuan mudik. Ia membandingkan rencana GPM di Jakarta yang akan digelar di 65 titik, dengan Jawa Tengah yang hanya mendapatkan 45 titik GPM.
Menurutnya, sebagai daerah urban, mayoritas perantau yang menjadi penduduk Jakarta akan pulang kampung untuk Lebaran. “Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik lebaran warga Jakarta,” ujarnya.
Kritik ini didasarkan pada pola mobilitas penduduk saat Lebaran, di mana konsentrasi masyarakat beralih dari kota besar ke daerah-daerah asal. Oleh karena itu, alokasi GPM seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk harian.
Pertanyaan Jadwal Penyaluran Bantuan Pangan Nasional
Selain isu GPM, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Program ini berada di bawah tanggung jawab Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Ia berharap program tersebut dapat disalurkan pada bulan Februari dan Maret 2026. Penyaluran bantuan pangan ini diharapkan dapat segera dilakukan oleh Bapanas bersama Perum Bulog sebagai pelaksana teknis.
Mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam, penyaluran bantuan pangan di pedalaman Papua, misalnya, akan membutuhkan waktu lebih panjang. Oleh karena itu, kecepatan dan efisiensi dalam distribusi menjadi kunci untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu kepada penerima yang membutuhkan.
Sumber: AntaraNews