DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Selat Hormuz, Rusia dan China Gunakan Hak Veto

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan Resolusi Selat Hormuz yang menyerukan kebebasan navigasi, setelah Rusia dan China menggunakan hak veto mereka, menimbulkan kekecewaan Bahrain.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Selasa gagal mengadopsi rancangan resolusi penting. Resolusi ini bertujuan untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia. Kegagalan ini terjadi setelah dua anggota tetap, Rusia dan China, menggunakan hak veto mereka.

Rancangan resolusi yang diinisiasi oleh Bahrain tersebut, sejatinya telah mendapatkan dukungan mayoritas. Sebanyak 11 negara anggota memberikan suara mendukung, menunjukkan konsensus yang kuat di antara sebagian besar anggota dewan. Namun, veto dari dua negara besar tersebut secara efektif memblokir pengesahannya.

Kolombia dan Pakistan memilih untuk abstain dalam pemungutan suara tersebut, mencerminkan kompleksitas isu yang dibahas. Hasil ini menyoroti tantangan dalam mencapai kesepakatan di DK PBB, terutama ketika kepentingan geopolitik negara-negara besar terlibat dalam isu sensitif seperti keamanan maritim internasional.

Detail Rancangan Resolusi dan Penolakan Veto

Rancangan resolusi yang diajukan oleh Bahrain secara spesifik mendorong negara-negara untuk mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz. Ini termasuk melalui pengawalan kapal dagang dan komersial yang melintasi wilayah tersebut.

Selain itu, resolusi tersebut juga berupaya mencegah segala bentuk upaya untuk menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz. Rancangan ini menekankan pentingnya menjaga kelancaran arus perdagangan global yang melewati jalur strategis ini. Upaya koordinasi anggota dewan juga diminta untuk bersifat defensif dan mengambil semua langkah yang tepat.

Langkah-langkah tersebut harus dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional, memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Resolusi tersebut juga menyerukan agar hak dan kebebasan navigasi negara-negara pihak ketiga diperhatikan dengan saksama. Ini bertujuan untuk memastikan lintasan yang tidak terhambat dan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz.

Namun, harapan untuk mengesahkan resolusi ini pupus setelah Rusia dan China menggunakan hak veto mereka. Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lima anggota tetap DK PBB, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, untuk memblokir adopsi resolusi apa pun. Penggunaan hak veto ini secara efektif menggagalkan upaya internasional untuk memperkuat keamanan maritim di salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia.

Tanggapan Bahrain dan Implikasi Global

Setelah pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalannya yang mendalam kepada Dewan Keamanan PBB. Ia mengungkapkan kekecewaan atas kegagalan adopsi rancangan resolusi tersebut. Bahrain, yang saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB, telah berupaya keras untuk memajukan resolusi ini.

Al Zayani menegaskan bahwa Dewan telah gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi bagi Bahrain dan negara-negara pendukung lainnya untuk mengatasi ancaman terhadap kebebasan navigasi. Kegagalan ini dapat memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas regional dan perdagangan global.

Selat Hormuz merupakan choke point maritim yang sangat penting, menghubungkan produsen minyak utama di Timur Tengah dengan pasar global. Gangguan navigasi di selat ini dapat menyebabkan lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kegagalan DK PBB untuk mencapai konsensus mengenai resolusi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemampuan komunitas internasional untuk menjaga keamanan jalur pelayaran vital.

Sumber: AntaraNews