Rusia, China dan Prancis Dikabarkan Menolak Resolusi DK PBB soal Penggunaan Kekuatan buat Membuka Selat Hormuz

Rusia, China, dan Prancis dilaporkan menghambat upaya pengesahan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang akan memberikan kewenangan penggunaan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Menurut laporan The New York Times yang mengutip sejumlah sumber diplomatik dan pejabat senior PBB, draf resolusi tersebut memuat klausul yang memberi wewenang kepada negara anggota untuk menggunakan berbagai langkah guna menjamin kebebasan pelayaran serta mencegah upaya penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal.

Usulan resolusi yang diajukan Bahrain dan didukung negara-negara Teluk disebut telah memasuki revisi keempat setelah melalui perundingan tertutup selama berminggu-minggu.

Dalam draf awal, terdapat frasa yang memungkinkan penggunaan “semua cara yang diperlukan” untuk mengamankan jalur pelayaran. Namun, ketentuan tersebut menuai keberatan dari sejumlah anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto.

Pemungutan suara resmi atas resolusi tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat, namun berdasarkan perkembangan terbaru, sidang dan voting dipindahkan ke Sabtu pagi waktu setempat karena hari libur PBB.

Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah para pendukung resolusi mampu memperoleh dukungan dari Rusia, China, dan Prancis. Tanpa dukungan atau setidaknya abstain dari tiga negara tersebut, resolusi berpotensi gagal karena hak veto yang dimiliki anggota tetap.

Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Perdebatan utama berkisar pada penggunaan kekuatan militer untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz, yang dinilai sebagian pihak berisiko memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah.

Eskalasi tersebut memicu blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk ke pasar global.

Gangguan di jalur strategis ini turut menekan ekspor dan produksi energi, sekaligus mendorong lonjakan harga minyak dan gas di pasar internasional.