Indonesia Gencarkan Lobi Dukungan untuk Calon Anggota Dewan Keamanan PBB 2029-2030

Indonesia tengah gencar melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional. Upaya ini bertujuan mengamankan posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2029-2030.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara aktif memimpin kampanye pencalonan ini. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjadi ujung tombak dalam serangkaian pertemuan penting.

Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) di Malabo, Guinea Khatulistiwa, pada 27-29 Maret lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir memanfaatkan KTT OACPS sebagai platform strategis. Ia mengadakan diskusi bilateral dengan berbagai pemimpin negara.

Diskusi ini berfokus pada penguatan hubungan dan perolehan dukungan. Arrmanatha bertemu dengan Presiden Sudan dan Gabon, serta para menteri luar negeri Botswana, Seychelles, Sao Tome dan Principe, dan Guinea Khatulistiwa.

Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menjelaskan bahwa upaya ini krusial. Tujuannya adalah memperkuat dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai Calon Anggota Dewan Keamanan PBB.

Dalam kesempatan tersebut, Arrmanatha juga menyampaikan pesan penting. Ia mendorong kerja sama dan solidaritas yang lebih kuat di antara negara-negara Afrika, Pasifik, dan Karibia. Hal ini relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini.

Selain mencari dukungan, Indonesia juga menyoroti bidang kerja sama yang menjadi prioritas. Ini termasuk kedaulatan digital dan ketahanan teknologi.

Minat Indonesia juga mencakup pengembangan ekonomi biru dan ketahanan iklim. Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu-isu global yang relevan.

Kampanye pencalonan ini merupakan bagian dari dorongan diplomatik Indonesia yang lebih luas. Tujuannya adalah mengamankan dukungan internasional menjelang pemilihan.

Menteri Luar Negeri Sugiono telah secara resmi mengumumkan pencalonan ini pada 14 Januari. Pengumuman tersebut disampaikan dalam pernyataan pers tahunan kementerian.

Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang dan berpengalaman sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini menunjukkan kapasitas dan kontribusi negara di kancah global.

Negara ini telah empat kali menjabat posisi tersebut. Periode sebelumnya adalah 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2021.

Selain itu, Indonesia juga pernah memegang posisi presidensi bergilir Dewan Keamanan PBB. Ini terjadi pada bulan Agustus 2020, menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia.

Pengalaman ini menjadi modal kuat bagi Indonesia. Hal ini menegaskan kesiapan Indonesia untuk kembali berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.

Sumber: AntaraNews