Rusia, China, Prancis Blokir Resolusi DK PBB Soal Penggunaan Kekuatan di Selat Hormuz: Gejolak Global Mengancam Pasokan Energi

Rusia, China, dan Prancis dilaporkan telah menghalangi resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini akan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut, bersama dengan beberapa anggota tidak tetap, menunjukkan perbedaan pandangan signifikan. Bahrain dan negara-negara Teluk adalah pengusul utama resolusi ini.

Pemungutan suara resmi atas resolusi ini dijadwalkan pada Jumat, setelah berminggu-minggu perundingan tertutup. Peristiwa ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik global yang meningkat. Usulan ini muncul setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik tersebut memicu blokade de facto di Selat Hormuz, mengancam pasokan energi global.

Draf resolusi tersebut memuat klausul yang memberi wewenang kepada negara anggota untuk menggunakan berbagai cara. Hal ini bertujuan menjamin kebebasan pelayaran dan mencegah upaya penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal.

Upaya Internasional Menjamin Kebebasan Pelayaran di Selat Hormuz

Draf resolusi yang diusulkan oleh Bahrain dan didukung negara-negara Teluk ini telah mengalami revisi keempat. Tujuannya adalah memberi wewenang negara anggota PBB untuk menjamin kebebasan pelayaran. Ini juga untuk mencegah penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal.

Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk ke pasar global. Blokade di selat ini dapat menekan ekspor energi dan mendorong kenaikan harga di pasar internasional.

Pentingnya selat ini bagi ekonomi dunia menjadikan setiap ancaman terhadap kebebasan pelayarannya sebagai isu global. Oleh karena itu, upaya diplomatik untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut menjadi krusial.

Dinamika Hak Veto dan Perpecahan di Dewan Keamanan PBB

Rusia, China, dan Prancis, sebagai anggota tetap dengan hak veto, menjadi batu sandungan utama bagi resolusi ini. Dukungan mereka sangat penting agar resolusi dapat disahkan.

Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap. Perpecahan juga terlihat di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Situasi ini menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan di PBB, terutama ketika melibatkan kepentingan geopolitik besar. Konsensus sulit dicapai di tengah polarisasi global yang semakin tajam.

Dampak Eskalasi Konflik di Timur Tengah terhadap Selat Hormuz

Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menjadi pemicu utama ketegangan di Selat Hormuz. Serangan balasan antara pihak-pihak terkait telah memperburuk situasi keamanan.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Blokade de facto yang terjadi di Selat Hormuz akibat eskalasi ini memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Hal ini mengancam stabilitas pasokan energi dunia dan berpotensi memicu krisis ekonomi global.

Sumber: AntaraNews