Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Bangka Tengah Perkuat Pencegahan Stunting Melalui Optimalisasi Posyandu dan Edukasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengintensifkan upaya pencegahan stunting dengan mengoptimalkan peran posyandu, puskesmas, dan edukasi gizi, serta menargetkan 12 lokasi prioritas untuk intervensi yang terkoordinasi.

{{caption}}
Pemprov Papua Pegunungan Genjot Penanganan Stunting di Delapan Kabupaten

Angka prevalensi stunting di Papua Pegunungan masih tinggi, Pemprov setempat melalui DP2KB fokus genjot penanganan stunting di delapan kabupaten demi wujudkan Indonesia Emas 2045.

{{caption}}
Optimalisasi Dana Desa untuk Percepatan Penurunan Stunting, Dukung Lahirnya Generasi Indonesia Emas 2045

Adapun target penurunan stunting ditetapkan sebesar 18,8 persen pada tahun 2025, 14,2 persen pada tahun 2029.

{{caption}}
Fakta Mengejutkan: Hanya 38,91% Ibu di Sulbar Berikan ASI Eksklusif, Dinkes Optimalkan Pendampingan Tekan Stunting

Capaian ASI Eksklusif di Sulawesi Barat masih jauh dari target nasional. Dinas Kesehatan Sulbar berupaya keras mengoptimalkan pendampingan ibu menyusui demi menekan angka stunting, namun tantangan besar masih menghadang.

{{caption}}
Angka Stunting Masih Tinggi, Dinkes Papua Pegunungan Ajak Lintas OPD Kolaborasi Penanganan Stunting

Dinas Kesehatan Papua Pegunungan mendesak kolaborasi lintas OPD untuk mempercepat penanganan stunting, mengingat prevalensinya masih 37,5 persen. Apa peran OPD lain dalam upaya ini?

{{caption}}
Menyusuri Sungai Mahakam, Kepala BKKBN Edukasi Warga soal KB dan Stunting di Desa Terpencil

dokter Hasto fokus membangun SDM berkualitas meski di desa terpencil

{{caption}}
BKKBN Yakin Angka Stunting di Papua Tengah Segera Turun, Begini Caranya

Kerjasama semua pihak termasuk swasta salah satunya untuk menekan angka stunting

{{caption}}
Di Depan Bupati, Kepala BKKBN Bongkar Data Stunting di Nias Barat

Salah satunya dengan mencegah anak lahir dengan kondisi stunting

{{caption}}
Kepala BKKBN Ungkap Akar Masalah Stunting di NTB

Hasto Wardoyo, mengatakan, keluarga harus dijadikan arus utama pembangunan

{{caption}}
Kepala BKKBN: Di Amerika Tak Ada Posyandu Tapi Sukses Atasi Stunting, Kenapa?

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan, pentingnya perbaikan sanitasi.

{{caption}}
Adu Solusi: Strategi 3 Capres Berantas Stunting

Stunting menjadi salah satu masalah besar pemerintah. Presiden Jokowi menargetkan kasus stunting turun di angka 14 persen pada tahun 2024.

{{caption}}
Wapres Gibran Perluas Program Makan Bergizi Gratis di Asmat, Libatkan Gereja

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperluas program Makan Bergizi Gratis Asmat di wilayah 3T, berpotensi menggandeng gereja setempat untuk jangkauan lebih luas.

{{caption}}
Bupati Donggala Gencarkan Peran Posyandu untuk Generasi Emas Bebas Stunting

Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dorong orang tua aktif ke Posyandu setiap bulan. Ini penting untuk pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting, dan wujudkan generasi emas Donggala.

{{caption}}
Pemkot Bogor Jadikan Posyandu Ujung Tombak Layanan Kesehatan Warga

Pemerintah Kota Bogor secara resmi menjadikan Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan warga, bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di tingkat wilayah.

{{caption}}
BKKBN Aceh Intensifkan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Tengah Arus Informasi

Perwakilan BKKBN Aceh gencar lakukan edukasi kesehatan reproduksi remaja di tengah arus informasi yang cepat, membekali generasi muda pemahaman penting agar mampu mengambil keputusan sehat dan bertanggung jawab.

{{caption}}
Belanja Rokok Pemicu Kemiskinan: Komnas Pengendalian Tembakau Soroti Dampak Ekonomi dan Kesehatan

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

{{caption}}
PKK Berau Gencarkan Pemberdayaan Keluarga untuk Turunkan Tengkes

Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau aktif memberdayakan keluarga untuk menurunkan prevalensi tengkes di wilayahnya, menargetkan angka 18,4 persen pada tahun 2026.

{{caption}}
Dinpanpertan Bangka Salurkan Bantuan Pangan untuk Puluhan Ribu KPM, Ini Detailnya

Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka mencatat 29.738 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan pangan. Penyaluran bantuan pangan ini mencakup alokasi Mei dan Juni 2026 dan bertujuan membantu kebutuhan pokok masyarakat.

{{caption}}
Said Abdullah: Pertumbuhan Tinggi Harus Inklusif, Kepercayaan Pasar Harus Dipulihkan

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

{{caption}}
Wamendagri Dorong PIKI Pengaruhi Kebijakan Publik dan Tinggalkan Legasi Nyata

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

{{caption}}
Belajar dari China, Indonesia Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan

Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

{{caption}}
Prabowo Heran Ekonomi Nasional Tumbuh tapi Rakyat Miskin Bertambah: Seolah Saya Dipukul di Ulu Hati

Presiden Prabowo Subianto mengaku heran pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5 persen, namun jumlah masyarakat miskin di Indonesia justru meningkat.

{{caption}}
Prabowo Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 6% pada 2027

Presiden Prabowo Subianto menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi sekitar 6,0% hingga 6,5% pada tahun 2027.