Fakta Mengejutkan: Hanya 38,91% Ibu di Sulbar Berikan ASI Eksklusif, Dinkes Optimalkan Pendampingan Tekan Stunting

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan berkomitmen penuh mengoptimalkan pendampingan ibu menyusui. Langkah ini diambil untuk menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian serius di wilayah tersebut. Upaya ini menjadi bagian integral dari program Sulbar Sehat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengungkapkan bahwa cakupan Air Susu Ibu (ASI) di Sulbar masih tergolong rendah. Data terbaru menunjukkan capaian rata-rata baru 38,91 persen, jauh di bawah target nasional yang diharapkan. Kondisi ini memerlukan intervensi cepat.

Capaian terendah tercatat di Kabupaten Majene dengan hanya 30,60 persen, sementara Polewali Mandar menjadi yang tertinggi dengan 46,84 persen. ASI eksklusif merupakan indikator utama dalam menurunkan prevalensi stunting. Oleh karena itu, peningkatan cakupan ASI menjadi prioritas utama.

Rendahnya Cakupan ASI Eksklusif dan Dampaknya

Cakupan ASI eksklusif yang rendah di Sulawesi Barat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Angka 38,91 persen menunjukkan tantangan besar dalam upaya mencapai target nasional. Padahal, pemberian ASI eksklusif sangat krusial bagi tumbuh kembang optimal bayi.

dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa ASI eksklusif adalah fondasi penting untuk mewujudkan visi Sulbar Maju dan Sejahtera. Program ini sejalan dengan percepatan Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Investasi pada ASI eksklusif berarti investasi pada masa depan generasi.

Kurangnya pemberian ASI eksklusif dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak. Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, menjadi ancaman nyata. Pencegahan stunting sejak dini melalui ASI eksklusif jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan penanganan setelah terjadi.

Tantangan dalam Peningkatan ASI Eksklusif

Beberapa faktor utama menghambat peningkatan cakupan ASI eksklusif di Sulbar. Salah satunya adalah optimalisasi peran tenaga kesehatan yang dilatih sebagai konselor ASI. Mereka seringkali memiliki beban tugas ganda, sehingga pendampingan menjadi kurang maksimal.

Selain itu, konseling ASI di posyandu belum efektif karena keterbatasan sarana dan suasana yang kurang nyaman bagi ibu dan bayi. Rasio tenaga gizi di puskesmas juga tidak seimbang dengan jumlah sasaran. Hal ini menyebabkan pendampingan perlu melibatkan bidan desa sebagai konselor menyusui.

Kampanye susu formula di media sosial yang semakin masif juga menjadi tantangan besar. Informasi yang tidak akurat dapat memengaruhi keputusan ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif. Meskipun ada Perda ASI Sulbar Tahun 2016, implementasi dan penegakan sanksi bagi pelanggar kode etik ASI belum optimal.

Strategi Dinkes Sulbar untuk Peningkatan ASI

Dinas Kesehatan Sulbar mendorong sejumlah langkah perbaikan signifikan. Optimalisasi pelatihan konselor ASI menjadi prioritas utama. Pelatihan ini tidak hanya menyasar tenaga kesehatan dan kader, tetapi juga melibatkan unsur pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Pemanfaatan bidan desa dalam mendampingi ibu menyusui juga akan diintensifkan. Perbaikan sarana posyandu agar lebih ramah ibu dan bayi menjadi fokus lain. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kampanye susu formula sesuai ketentuan kode etik pemasaran produk pengganti ASI juga akan diperketat.

dr. Nursyamsi menegaskan bahwa menyusui bukan hanya urusan ibu dan bayi, melainkan tanggung jawab bersama. "Pendampingan yang efektif akan lebih mudah jika seluruh unsur bergerak bersama. Mencegah stunting sejak dini dengan ASI eksklusif jauh lebih efektif dan murah dibanding mengobati stunting yang sudah terjadi," ujarnya. Dengan berbagai strategi ini, Dinkes Sulbar optimistis cakupan ASI eksklusif akan meningkat, berdampak pada penurunan angka stunting.

Sumber: AntaraNews