Kepala BKKBN Ungkap Akar Masalah Stunting di NTB

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr Hasto Wardoyo, mengatakan, keluarga harus dijadikan arus utama pembangunan.

Hal itu sesuai dengan pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Biasanya banyak orang yang tidak punya perhatian terhadap kualitas SDM, sehingga sense of urgency -nya itu tidak muncul di situ. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa kita sudah bagus bahwa sekarang ini NTB sudah memprioritaskan, dan punya rasa bahwa ini adalah suatu hal yang penting, yaitu kualitas SDM khususnya stunting,” ungkap Hasto

“Kalau ada orang yang mengarusutamakan pembangunan katakanlah SDM itu mengarusutamakan gender atau perempuan, ini juga kita bisa mengarusutamakan bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi gizi yang baik,” kata Hasto.

Hasto menambahkan, semakin bukti menunjukkan bahwa semakin ke pelosok desa, variasi makannya semakin tidak bagus.

Hal ini, kata Hasto, perlu langkah nyata yang ditunjukkan untuk membuat warga mau makan yang bervariasi.

Strategi menurunkan stunting memang butuh prioritas agar bisa fokus pada daerah-daerah yang stuntingnya masih tinggi.

Di sisi lain juga harus memegang teguh asas keadilan dan pemerataan.

“Jadi equal equity itu menjadi konsep yang selalu kita pegang teguh tentunya, hingga itu bagian dari strategi,” kata Hasto.

Kemudian juga melihat faktor-faktor lain, selain ada faktor sensitif dan spesifik, memang ada faktor menengah.

Faktor yang tidak jauh dan juga tidak dekat sekali seperti Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR) pada usia 15-19 tahun yang juga sangat berpengaruh terhadap penurunan angka stunting.

“Jadi saya kira ini satu hal yang penting untuk kita sikapi bersama, memaksimalkan kecerdasan untuk menembak lebih tepat, sesuai dengan diagnosisnya di masing-masing wilayah,” tegas Hasto lagi.

Lebih lanjut, Hasto juga menyoroti permasalahan sensitif setiap wilayah seperti sanitasi dan jambanisasi.

“Kalau mengintervensi Lombok Timur sama Lombok Tengah itu bisa jadi semua NTB bisa turun sekali, sehingga saya kira ini perlu perhatian,” ujar Hasto.

Hasto melanjutkan, tetapi sanitiasi sebagai suatu guidance untuk memberikan perhatian yang lebih kepada Lombok Timur.

Begitu juga jamban, di Lombok Barat masih cukup tinggi. 21,8 persen, di Bima masih 18 persen.

“Ini mungkin juga menjadi guidance bahwa pembangunan jamban rumah tidak layak itu menjadi penting,” terang Hasto.

Tiga Indikator
Sementara itu dalam evaluasi ini, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri menyoroti beberapa aspek penting.

Di antaranya beberapa catatan untuk Kabupaten Kota yang masih tinggi angka stuntingnya dibanding dengan yang lain perlu fokus pada 3 indikator.

Yaitu, penggunaan alat ukur yang sesuai standar tidak lagi memakai dacin sebagai alat ukur.

Lalu juga menyoroti tindakan nuata seperti mengubah perilaku makan pada anak.

“Pagi tadi, kami berdiskusi dengan teman-teman dari TNI AD terkait penanganan stunting dimana fokusnya adalah pada tindakan nyata, seperti memberikan pesan edukatif untuk mengubah perilaku anak yang suka makan snack, yang ternyata bisa mengurangi nafsu makan, dan selain itu, kami juga membahas perlunya penguatan SOP yang sudah ada untuk mengurangi kesalahan,” ujar Lalu.

“Terutama di level posyandu, sesuai dengan arah transformasi kesehatan yang menekankan pentingnya pelayanan primer,” ucap Lalu.

Lalu juga mengharapkan, gerakan seperti bakti stunting atau orang tua asuh dapat berlanjut.