Denda Balap Liar Situbondo: Pengadilan Negeri Situbondo Jatuhkan Sanksi Maksimal Rp3 Juta

Pengadilan Negeri Situbondo mengambil tindakan tegas terhadap aksi balap liar dengan menjatuhkan denda maksimal sebesar Rp3 juta kepada para pelaku. Putusan ini diharapkan menjadi efek jera untuk menekan angka balap liar yang meresahkan masyarakat.

Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, Jawa Timur, telah mengambil langkah tegas dalam menanggapi maraknya aksi balap liar di wilayahnya. Pada Jumat (27/2/2026), majelis hakim menjatuhkan denda maksimal sebesar Rp3.000.000 kepada para pelaku balap liar. Kebijakan ini merupakan respons atas keresahan masyarakat dan tingginya risiko keselamatan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.

Putusan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari pertimbangan serius mengenai dampak negatif balap liar yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, aksi ini juga sangat membahayakan jiwa para pengguna jalan lain serta para pelakunya sendiri. Humas Pengadilan Negeri Situbondo, Alto Antonio, menegaskan bahwa putusan denda maksimal ini tidak dapat ditawar-menawar.

Alto Antonio juga menyebutkan bahwa pada hari putusan tersebut, sebanyak 73 pelaku balap liar telah dijatuhi denda sebesar Rp3 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, sepeda motor mereka akan disita dan dilelang oleh Kejaksaan Negeri Situbondo. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat bagi para pelanggar hukum.

Ketegasan Hukum untuk Balap Liar

Pengadilan Negeri Situbondo menunjukkan komitmennya dalam memberantas balap liar dengan menjatuhkan denda maksimal Rp3 juta. Putusan ini berlaku bagi setiap pelaku yang terlibat dalam aksi balap liar yang meresahkan. Alto Antonio, selaku Humas PN Situbondo, menjelaskan bahwa denda ini merupakan putusan tertinggi yang dapat diberikan.

Sebanyak 73 pelaku balap liar telah menerima putusan denda tersebut pada Jumat (27/2/2026). Jumlah ini menunjukkan skala penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Situbondo. Putusan ini diharapkan dapat menekan angka balap liar yang kerap terjadi.

Keresahan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendasari ketegasan putusan hakim. Aksi balap liar tidak hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu kenyamanan, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga.

“Pengadilan menjatuhkan putusan denda maksimal terhadap pelaku aksi balap liar Rp3 juta, putusan tidak ada tawar menawar,” kata Alto Antonio. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi para pelaku balap liar.

Ancaman Keselamatan dan Efek Jera

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan denda maksimal sangat menekankan dampak balap liar terhadap keselamatan jiwa. Aksi ini tidak hanya membahayakan nyawa para pelaku, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain yang tidak terlibat. Risiko kecelakaan fatal menjadi sangat tinggi akibat kecepatan dan manuver berbahaya yang dilakukan.

Alto Antonio menjelaskan bahwa balap liar ini sangat meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa. Putusan denda Rp3 juta ini diharapkan menjadi efek jera, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi penonton. Kehadiran penonton seringkali dianggap sebagai bagian integral yang mendukung keberlangsungan aksi balap liar.

“Mendukung aksi balap liar seperti menonton itu sama saja karena tidak akan ada balap liar jika tidak ada penontonnya,” tegas Antonio. Pernyataan ini menyoroti peran penonton yang secara tidak langsung turut memicu dan memfasilitasi kegiatan ilegal tersebut.

Warga Situbondo, Fendi, menyambut baik tindakan tegas ini. “Kami tentu mendukung langkah tegas Pengadilan Negeri Situbondo, denda maksimal Rp3 juta itu, bisa menjadi efek jera kepada pemuda yang kerap melakukan balap liar yang membahayakan pengguna jalan lain,” ujarnya. Dukungan masyarakat menunjukkan bahwa penindakan ini sejalan dengan harapan publik.

Konsekuensi Jika Denda Tidak Dibayar

Pelaku balap liar diberikan waktu tujuh hari untuk membayar denda sebesar Rp3 juta setelah putusan dijatuhkan. Batas waktu ini memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk memenuhi kewajiban hukum mereka. Proses pembayaran denda dapat dilakukan mulai hari putusan hingga batas waktu yang ditentukan.

Jika denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, akan ada konsekuensi hukum lebih lanjut. Sepeda motor milik para pelaku akan disita oleh pihak berwenang. Penyitaan ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan lelang.

Selanjutnya, sepeda motor yang telah disita akan dilelang oleh Kejaksaan Negeri Situbondo. Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi denda yang belum dibayarkan. Langkah ini memastikan bahwa putusan denda memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Sumber: AntaraNews