Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia
Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar.
Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia
Baru-baru ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengajak Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi (UMKK) untuk masuk ke dalam Kalatog Elektronik. Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional adalah majunya UMKK.
Pria yang akrab disapa Mas Hendi ini memberikan contoh bagaimana saat krisis 1998 menghantam dunia termasuk Indonesia. Saat itu pemulihan ekonomi akibat krisis 1998 itu begitu sulit dan lambat.
Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar. Hal ini membuat ketergantungan ekonomi kepada mereka sangat besar.
“Saat 98 recovery lama, karena sebagian besar duit dimiliki pemodal besar. Saat ada kerusuhan rate ditahan mereka. Bahkan uangnya dibawa ke luar negeri. Akibatnya perputaran ekonomi berhenti. Pertumbuhan ekonomi berhenti," ujar Hendi.
Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
-
Apa yang ingin dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Mengapa LKPP ingin membantu para pelaku UMKK? Tak Hanya Memberi Kail dan Pancing, Tapi Siapkan Kolam Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi, ia menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing. Tapi, mereka juga membuatkan kolam ikan besar sebagai upaya menyejahterakan pelaku UMKK di tanah air.
-
Kenapa LKPP mendorong UKPBJ di Lingkungan K/L/PD sebagai pusat keunggulan dalam PBJP? LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
-
Apa yang dilakukan Menpora Dito untuk mendorong LPDUK? Saya juga akan mendorong LPDUK bertransformasi menjadi lembaga yang progresif dan dapat mendorong ekosistem industri olahraga di Indonesia," ujar Menpora Dito. "Kita akan mendorong LPDUK dapat menghimpun lebih banyak dan luas dana dari sponsor demi tercapainya kemandirian olahraga," ujar Dito menambahkan.
-
Bagaimana LPPHP menyelesaikan sengketa hasil pemilu? Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan penerimaan gugatan sengketa hasil pemilu oleh LPPHP, kemudian dilakukan proses mediasi, konsiliasi, atau adjudikasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan akurat.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
Namun saat ini UMKK sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan UMKK sudah diprioritaskan dalam banyak kebijakan, salah satunya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Waktu tahun 2020 kemarin Covid, ekonomi kita turun. Tapi pulihnya cepat, 2021 naik hingga saat ini. Kalau kekuatan ekonomi itu ada di UMKK, maka kekuatan ekonomi nasional kita akan semakin kuat," papar Hendi di hadapan ratusan pelaku UMKK.
Menurut Hendi, peluang UMKK untuk semakin maju dan sukses saat ini terbuka lebar. Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
© Merdeka.com 2024
"Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman di sini, para pelaku UMKM untuk menguasai ekonomi Indonesia. Bergabung di Katalog Elektronik itu menguntungkan karena pasarnya sangat besar," jelas Hendi.
Sebagai contoh, Mas Hendi menyebut bahwa di Tahun 2023, pagu belanja pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai Rp1.226 Triliun. Di mana sebesar 95 persen pagu tersebut harus dialokasikan untuk produk lokal dan hanya 5 persen yang impor. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden Jokowi dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
"Nah dari 95 persen yang lokal itu bapak-ibu, 40 persennya harus beli dari UMKK. Artinya ada sekitar Rp400 triliun uang pemerintah baik kementerian dan Pemda yang dibelanjakan untuk UMKK," jelasnya.
Mas Hendi pun menggaransi bahwa untuk mendaftar sebagai penyedia di Katalog Elektronik sangat mudah. Proses pembelian oleh pemerintah juga transparan dan pembayarannya cepat sehingga para pelaku UMKK tidak perlu khawatir produk yang dibeli akan lama dibayar. Hal ini berbeda dengan sistem lelang yang proses lama.
© Merdeka.com 2024
- Wali Kota Semarang dan Suami Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi, Ini yang Digali Penyidik
- Wali Kota Semarang dan 3 Orang Dicegah ke Luar Negeri, KPK Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi sedang Dilakukan!
- Keputusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Bakal Beri Dampak ke Ekonomi Indonesia, Begini Gambarannya
- Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?
"Cepat, mudah, transparan, bayarnya juga capat. Bapak Ibu sedoyo ndak usah khawatir kalau produknya dibayar lama. Pokoknya bapak-ibu jenengan daftar Katalog Elektronik dulu nggih," pungkasnya.
- 7 Inspirasi Desain Rumah Joglo yang Unik dan Mempesona
- Kronologi Penangkapan Buronan BLBI Marimutu Sinivasan saat Hendak Kabur ke Malaysia
- Ahmad Sahroni Batal Jadi Ketua Timses Ridwan Kamil-Suswono
- Pj Gubernur Heru Budi: KAI Kurang Respons Membantu Warga Korban Kebakaran Manggarai
- Satu Dekade WebOs Besutan LG, Ada Penawaran Menarik
-
Iwan Tantomi
Berita Terpopuler
-
Jokowi Minta RSUD dr Zainoel Abidin di Aceh Diperluas
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Seorang Mahasiswa Nekat Terobos Penjagaan Demi Bisa Foto Bareng Presiden, Bikin Kesal Paspampres Langsung Kena Tinju
merdeka.com 09 Sep 2024 -
VIDEO: Mahfud Setelah Putusan MK soal Pilkada 2024 "Jokowi Jalannya Sudah Ditutup!"
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Jokowi Resmikan 4 Seksi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Telan Biaya Rp13,5 Triliun
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Jokowi Minta Venue PON di Aceh Dirawat Setelah Habiskan Rp811 Miliar untuk Renovasi
merdeka.com 09 Sep 2024
