Dapat Dana Carbon FCPF-CF, Pemkab Kutim Lakukan Survey MHA

Desa Kedang Ipil di Kutai Kartanegara resmi diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kutai Adat Lawas, menjadi yang pertama dan satu-satunya di Kukar. Penasaran mengapa?

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penerbitan Perda tentang Pengakuan Adat Kedang Ipil di Kutai Kartanegara dinilai vital oleh Kemenbud, diharapkan memicu daerah lain segera menyusun regulasi serupa demi pelestarian kebudayaan lokal.

Perkumpulan Bentang Alam Hijau (LemBAH) mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar segera mempercepat penetapan dan pengakuan Wilayah Adat Bengkayang demi melindungi hak-hak masyarakat adat yang terancam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam penguatan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ruang laut demi pengelolaan pesisir yang adil dan lestari, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

DPRD Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kepastian hukum hutan adat dengan melakukan studi komparasi ke Kalimantan Tengah, mempelajari skema hutan desa yang dinilai efektif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp1 miliar pada 2026 untuk program pengembangan hutan adat di Teluk Bintuni dan Kaimana, mempercepat pengakuan serta pengelolaan demi kelestarian dan kesejahteraan.

Tak hanya melindungi hutan dari perambahan, aktivitas di hutan lindung bahkan sangat dibatasi.

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi pilar penting perwujudan SDGS di Kutai Timur.

Peningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan berupa mesin ketinting kepada kelompok nelayan di Kecamatan Teluk Pandan.

Bahkan, listrik yang dikelola oleh Bumdes setempat adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Desa wisata panghasil Kakap Merah dan Kerapu raksasa.

Kawasan ini merupakan Kawasan yang penting bagi para masyarakat lokal, sebab LBMS jmenjadi sumber perikanan air tawar.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.

Kemendikdasmen terus memperkuat kompetensi guru vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan berdaya saing global.